Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa dan Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa dipandang sudah tidak sesaui dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan pencabutan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Desa.
Jumlah halaman : 3 HLM, Penjelasan : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Tentang Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa
Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengaan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah tentang Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH TENTANG DESA
Beberapa Peraturan Daerah antara lain : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Tentang Pengelelolaan Aset Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Perbup No 7 Tahun 2021
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2016
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 404
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga dalam Wilayah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa kepala desa, perangkat desa, BPD dan pengurus Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1). Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahuun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan penghasilan pengurus RT;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. PP No. 22 Tahun 2015
8. Permendagri No. 113 Tahun 2014
9. Permendagri No. 84 Tahun 2015
Pasal 3 :
(1) Pengahsilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan;
c. Penerimaan lain yang sah.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Mencabut :
1) Perbup Kaur No. 05 Tahun 2015
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/NO.7, LL KAB.KUBURAYA: 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembentukan desa PERMATA JAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) uu No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Batas Desa dan Pusat Pemerintahan; Pemerintahan Desa; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman dan 3 halaman lampiran;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 7 Tahun 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemerintahan desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Kerjasama Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerjasama Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nom0or 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Kerjasama Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Bentuk dan Kerjasama;Ruang Lingkup;Tata Cara Kerjasama;Badan Kerjasama Desa;Tugas dan Tanggungjawab;Perubahan dan Pembatalan;Tenggang Waktu;Pembiayaan;Penyelesaian Perselisihan;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2010.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa permasalahan dan tantangan pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang harus ditangani;
b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2016, pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dilakukan melalui sharing program dimana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20% dari total pagu Bantuan Langsung Masyarakat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Kabupaten/Kota penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
c. bahwa dalam rangka penggunaan dana sharing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123 Tahun 2016.
Pasal 2 Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dana Pendamping Program Pamsimas di Kabupaten Gianyar Tahun 2017 digunakan untuk menjalankan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Gianyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
-
159
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Perbup ini mempertimbangkan bahwa pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan Desa membutuhkan pedoman pelaksanaan agar sesuai dengan:
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksananya, yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014, lalu PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU nomor 17 tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP NOmor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014;
Perda Sintang Nomor 11 Tahun 2006; Perda SIntang Nomor 16 Tahun 2006; Perda SIntang Nomor 25 Tahun 2006; Perda Sintang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Perbup ini menjabarkan uraian tugas pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, struktur pendapatan dan belanja, sumber dan jenis pendapatan dan belanja. Kemudian penggambaran mekanisme perencanaan, pencairan, dan pelaporan anggaran desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 784) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perlu diatur tersendiri adalah pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat;
20 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
