Badan Layanan UmumKesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Mengubah
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2021/ No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian
Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas
Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen
(RDT-Ag), maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan perlu diubah
kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 tahun 2019; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2018; PP No 32 Tahun 1950; PP No 40 tahun 1991; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 47 Tahun 2016; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 120 Tahun 2018; Permenkes No 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No 6 tahun 2018; Permendagri No 79 tahun 20178; Permenkes No 43 Tahun 2019; Perbup Banjarnegara No 36 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Banjarnegara No 16 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup banjarnegara No 36 tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7), Ketentuan Lampiran Huruf B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN nomor 1
Pelayanan Laboratorium Klinik angka 4 Imunologi huruf q Test Covid 19
poin 1), 2), 3) dan 4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 51 Tahun 2021
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Pajak dan Retribusi Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 22) perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 67 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diubah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2021
KesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan PublikCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pati No. 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019 pada Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction Corona Virus DIsease 2019 Pada Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019 Pada Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction Corona Virus Disease 2019 Pada Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah
mengenai batas tertinggi tarif Pemeriksaan RT-PCR melalui
Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/1/2845/2021
tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Real Time Polymerase
Chain Reaction Corona Virus Disease 2019 Pada Unit
Pelaksana Teknis RSUD RAA Soewondo Pati perlu
disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Pati No 77 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Pati Nomor
77 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction Corona Virus
Disease 2019 Pada Unit Pelaksana Teknis RSUD RAA
Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 77) diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2021
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, Pemerataan, Kesetaraan, Kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh puskesmas yang akan menerapkan BLUD, perlu menetapkan standar pelayanan minimal yang berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Umum Layanan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.
UU No 2 Tahun 1997, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019. PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMenkes No 44 Tahun 2016, PerMendagri No 79 Tahun 2018, PerMendagri No 100 Tahun 2018, PerMenkes No 4 Tahun 2019, PerMenkes No 43 Tahun 2019, Perbup Tulang Bawang No 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 50 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kolaka No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Kolaka
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penggunaan Dana Program J aminan Persalinan
(JAMPERSAL) di Kabupaten Kolaka.
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah(LembaranNegara repu blik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 ten tang Pusat Kesehatan
Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan daerah Rumah Sakit Benyamin
Guluh Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
15 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 28 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun
Anggaran 2021;
Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan
Persalinan di Kabupaten Kolaka
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat Buntok.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang_undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang_undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertaman Milik Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun 2020-2025.
1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, Dan Subyek Tarif Layanan
3. Tarif Layanan Blud Puskesmas
4. Jasa Layanan
5. Peninjauan Tarif Layanan
6. Wilayah Pemungutan Tarif Layanan
7. Tata Cara Pemungutan
8. Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan
9. Kebijakan Tarif Layanan Blud Puskesmas
10. Tata Cara Penagihan Tarif Layanan
11.Kedaluwarsa Penagihan Tarif Layanan
12. Pengelolaan Keuangan
13. Pendanaan Blud Puskesmas Buntok
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2021
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.
UU No 2 Tahun 1997, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMenKes No 44 Tahun 2016, PerMendagri No PerMendagri No 79 Tahun 2018, PerMendagri No 100 Tahun 2018, PerMenKes RI No 4 Tahun 2019, PerMenkes Ri No 43 Tahun 2019, Perda Kab Tulang Bawang No 04 Tahun 2018, PerBup Tulang Bawang No 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Uptd Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 49 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pekalongan No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
Mengubah
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
blud - TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan rumah
sakit, maka perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan
kesehatan dan pelayanan lainnya pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan
Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 12, dan Lampiran I huruf C angka 1 (Tindakan Spesialis
Penyakit Dalam, huruf G angka 1 (Pelayanan
Laboratorium), huruf G angka 3 (Laboratorium Patologi
Anatomi), huruf G angka 5 (Pelayanan Radiodiagnostik)
dan huruf G angka 10 (Pemulasaran Jenazah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 diubah.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 49 Tahun 2021
PERBUP Kab. Blora No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora, perlu mengatur standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peratuan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2016, Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis pelayanan, indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, pelaksanaan, penerapan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 49 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kepulauan Meranti No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa masih adanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya dan masih ada pelayanan di Fasilitas Kesehatan yang tidak ditanggung oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.24 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; PERPRES No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENKES No.2581/Menkes/Per/XII/2011; PERMENKES No.71 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERDA Kab. Kep. Meranti No.10 Tahun 2012; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERBUP Kep. Meranti No.86 Tahun 2018; KEPMENKES No.686/Menkes/SK/VI/2010;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tujuan; Penyelenggaraan Jamkesda Dengan Menggunakan KTP; Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan Pengawasan dan Koordinasi; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan
Meranti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Dan
Yang Tidak Ditanggung Oleh Badan Penyelengggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
