Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
bahwa pengaturan mengenai Remunerasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang telah diatur
dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun
2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020; bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 24 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi
bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit
Umum Daerah Ajibarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Remunerasi, Pendapatan dan Alokasi Remunerasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa remunerasi merupakan salah satu sistem
pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting
dalam meningkatkan motivasi, prestasi, dan kinerja
pegawai dengan mempertimbangkan prinsip
proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan
kinerja; bahwa pemberian remunerasi kepada pegawai negeri sipil
dan pegawai non pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah
dengan peijanjian keija/tenaga kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dievaluasi
setiap 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kondisi di
Kabupaten Boyolali; bahwa untuk memberikan payung hukum remunerasi
kepada pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai
negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf
b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 12, perubahan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022 diubah.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2023
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF-PIMPINAN DAN ANGGOTA-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2023/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1859; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Musi Rawas No 10 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 3 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD; tunjangan perumahan, belanja penunjang kegiaatan DPRD, tenaga ahli fraksi, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 44 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Tangerang No. 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Nonaparatur Sipil Negara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa pemberian tunjangan pegawai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahterahan guna meningkatkan daya beli pegawai Kabupaten Tangerang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang; bahwa untuk mempertahankan daya beli pegawai nonaparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan tunjangan hari raya bagi pegawai nonaparatur sipil negara.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 90 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretaris Perusahaan serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat
(3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 72 Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha kolaka, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan
Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretaris Perusahaan
Serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah di u bah be berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang
Badan U saha Milik Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomr 22 Tahun
2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Kolaka;
8. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2023 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum
Daerah Aneka U saha Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN
BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
BAB IV
PENGHASILAN DIREKSI DAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
BAB V
PENGGUNAAN LABA
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 43 Tahun 2023
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Beraumber Dari Anggaran
Pendnpatan dan Belanja Daerah:
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang
Pcmbentukan Daerah Tingkat II d1 Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta.hun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negam Republik lndone.1a Nomor
!822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan
Pcmennta.h Pcngganll Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembara.n
Negam Republtk Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pcmerinta.h Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Harl Raya dan GaJi Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pcnaiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Turtjangan Tahun 2022 (Serta Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98):
4. Pcraturan Menten Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361
11ebagalma.na telah diuba.h dengan Pcraturan Mentcn
Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pcruba.han atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukum
Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019
Nomor 1571;
5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pcnge\olaan Keuangan Oaerah
(Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).
6. Pcraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah
(Lemba.ran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
5, Tamba.han Lc.mba.ran Daerah Kabupaten SmJai Nomor
93). scba.gaima.na telah diuba.h dengan Pcratum.n
Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pcrubahan Atas
Pcraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pcmbentukan da.n Susunan Pcrangkat Daerah
(Lemba.ran Daerah Kabupaten SmJai Tahun 2019 Nomor
25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 152);
7. Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 1entang Pokok·
Pokok Pcngclolaan Keuangan
(Lcmbaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lcmba.ran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
Dacrah
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten SinJai Nomor 183);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN
GA.JI KETIGA BELAS
BAB III : PEMBAYARAN
BAB IV : PENDANAAN
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 43 Tahun 2023
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Tangerang No. 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 40 tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 90 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 42 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD/2023/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tempat Penetapan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
PEMBERIAN TPP ASN;
PENETAPAN DAN KRITERIA TPP ASN;
PEMBERIAN TPP ASN BAGI CALON PNS DAN PPPK;
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN;
KEWAJIBAN DAN SANKSI;
PEGAWAI ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN;
INOVASI;
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI;
EVALUASI;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat ( 1), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga; bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan
Umum Daerah Kabupaten Purbalingga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2020 dicabut
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi Dan Risiko Pekerjaan Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi Dan Tenaga Radiologi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan mengisyaratkan, bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam mengembangkan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap peningkatan pelayanan kesehatan tambahan tunjangan karena kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bahan tunjangan karena kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan untuk tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi, perlu diatur dengan Peraturan Bupati, sehingg berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan turan Bupati tentang Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi dan Resiko Pekerjaan Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah a kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; dan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi Dan Risiko Pekerjaan Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi Dan Tenaga Radiologi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
