Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 63003
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development dilakukan di terminal/ stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur mengenai prinsip perencanaan, klasifikasi dan kriteria pengembangan Kawasan TOD, mekanisme pengembangan Kawasan TOD, arahan teknis pemanfaatan Kawasan TOD, dan pengembangan dan pengelolaan TOD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
12 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 44 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Layanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Online Terintegrasi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan bermotor kepada perusahaan karoseri/ konstruksi kendaraan bermotor di Jawa Timur yang akurat, tepat, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu dilakukan layanan online yang terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Online Terintegrasi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran No. 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Layanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Online Terintegrasi pada Dinas Perhubungan Prov Jawa Timur; Perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor selanjutnya disebut Perusahaan Karoseri adalah perusahaan yang membuat/merakit rumah- rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan serta memodifikasi kendaraan bermotor; Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi; Sertifikasi Registrasi Uji Tipe adalah proses meregistrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sehingga memperoleh sertifikat registrasi uji tipe sebagai bukti tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan mempunyai kesesuaian spesifikasi teknik terhadap uji tipe yang telah disahkan; Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan uji berkala pertama kali;
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Dinas dalam memberikan layanan SRUT secara online yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal, bertujuan agar proses layanan SRUT secara online berjalan cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat;
Dalam rangka pelaksanaan layanan SRUT, Dinas membangun sebuah aplikasi secara online yang diintegrasikan dengan aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Layanan SRUT online ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 43 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan tambahan kewenangan dibidang kelautan dan perikanan untuk menerbitkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap pedoman pemberian izin bidang kelautan dan perikanan dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 53 Seri E) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
(1) Perizinan dibidang kelautan dan perikanan meliputi :
a. SIUP Budidaya/Perikanan Tangkap;
b. SPI; c. SIPI; d. SIKPI;
e. SIPI Andon;
f. SIPKP;
g. SIPR;
h. Surat Izin Lokasi;
i. Surat Izin Pengelolaan;
j. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
k. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan; dan
l. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
a. Izin lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
b. Izin lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
(3) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari :
a. Izin Pengelolaan produksi garam;
b. Izin Pengelolaan biofarmakologi laut;
c. Izin Pengelolaan bioteknologi laut;
d. Izin Pengelolaan wisata bahari;
e. Izin Pengelolaan pemanfaatan air laut selain energi;
f. Izin Pengelolaan pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
dan/atau
c. Izin Pengelolaan pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television Pada Bangunan Gedung Dan Obyek Vital
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat;
b. bahwa untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dilakukan melalui penyediaan dan pemasangan Closed Circuit Television untuk memantau situasi dan kondisi disekitar bangunan gedung dan obyek vital yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television pada Bangunan Gedung dan Obyek Vital;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2002; UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014;
Dalam Pergub ini diatur tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television pada Bangunan Gedung dan Obyek Vital.
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan perangkat;
b. pemanfaatan hasil perekaman;
c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2017
EVALUASI - IZIN - USAHA - PERTAMBANGAN - YANG TELAH - DITERBITKAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN/KOTA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD 2017/39
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Evaluasi Ijin Usaha Pertambangan Yang Telah Yang Telah Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
Bahwa berdasakan UU No. 23 Tahun 2014, perizinan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum diterbitkannya UU tersebut, perlu menetapkan Pergub Jabar tentang Evaluasi Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 24 Tahun 2014; Permen ESDM No. 2 Tahun 2013; Permen ESDM No. 43 Tahun 2015; Kepmen ESDM No. 1204K/30/MEM/2014; Perda Prov. Jabar No. 2 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Yang Telah Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi Ketentuan Umum, Pelaksanaan Evaluasi, Hasil Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2010 sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2014; Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 24 Tahun 2014.
7 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD 2017/NO.37
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Mengatur mengenai perubahan atau revisi terhadap peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan pend delegasian wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Wewenang, Revisi Prosedur Pelayanan, Penyederhanaan dan Efisiensi, Koordinasi dan Integrasi, Kewajiban Pelaporan dan Evaluasi, Sosialisasi dan Implementasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
27 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 36 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penerbitan
perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,
perlu menetapkan tata cara/prosedur penerbitan
perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 37
Tahun 2009 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan
Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Bali sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini
sehingga perlu disusun kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata
Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perijinan,
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BAB VI PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN
Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2017
CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SECARA ELEKTRONIK
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 35
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Secara Elektronik
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, perlu dilakukan peningkatan pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat) yang transparan, cepat dan tepat;
-bahwa pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat) sebagai bentuk kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan tertib administrasi pengelolaan penerimaan pelayanan Samsat secara elektronik (e-Samsat);
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP SECARA ELEKTRONIK, TERDIRI DARI IX BAB DAN 15 PASAL
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
TODAK ADA
TIDAK ADA
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan
ABSTRAK:
Bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timuur memiliki kedudukan yang strategis dengan kekayaan sumberdaya yang perlu dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemenfaatan ruang. Perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Timur menuntut penegakan Prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sesuai ketentuan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036, perlu pengaturan mengenai izin pemanfaatan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 27 Tahun 2003; UU No 26 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2017; PP No. 105 Tahun 2015; Keppres No. 32 Tahun 1990; Permenhut No. 32/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut No. P.27/Menhut-II/2014; Permenhut No. 44/Menhut-II/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenhut No. P.16/Menhut-II/2014; Permen ESDM No. 43 Tahun 2015; Permen ESDM No. 34 Tahun 2017; Kepmenhut No. 79/Kpts-II/2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhut No. 942/Menhut-II/2013; Kepmenhut No. 554/Menhut-II/2013; Kepmenhut No. 718/Menhut-II/2014; Kepmenhut No.6982/Menhut-VII/PSDH/2014; Perda KALTIM No 15 Tahun 2012; Perda KALTIM No. 1 Tahun 2014; Perda KALTIM No. 7 Tahun 2014; Perda KALTIM No. 1 Tahun 2016; Perda KALTIM No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang izin pemanfaatan pertambangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2017
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta
Mencabut
Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Transjakarta-Busway
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 71014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat PT Transportasi Jakarta mengembangkan jasa layanan angkutan umum yang meliputi jasa layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan umum Transjabodetabek dan layanan angkutan umum lainnya yang memerlukan standar pelayanan minimal di dalam pengoperasiannya, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 stdd Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 27 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 stdd Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 stdd Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 stdd Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai SPM pada layanan angkutan umum Transjakarta yang meliputi jenis layanan sistem BRT dan angkutan umum lainnya (reguler, trasjabodetabek, penugasan); indikator kerja dan nilai; dan tahun pencapaian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Transjakarta-Busway.
24 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
