Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 peraturan darah kabupetan dharmasraya no 16 tahun 2018 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengembangan kabupaten layak anak
UU No 23 tahun 2002, UU No 38 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, Permen negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No 11 Tahun 2011, Perda kab dharmasraya No 16 Tahun 2018
Ketetntuan Umum, Pengembangan KLA, Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
pasal 68 peraturan darah kabupetan dharmasraya no 16 tahun 2018
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 dan
angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan setiap
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia
diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah
menjabat dan melaporkan dan mengumumkan
kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
(KKN) diperlukan komitmen
bagi
Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan untuk melaporkan harta kekayaan. Untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan kerjasama
sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan KPK NOmor 7 Tahun 2016; Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
WAJIB LAPOR;
BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN;
BAB IV
PENGELOLAAN LHKPN;
BAB V SANKSI;
BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2019
FORUM-KOORDINASI-PIMPINAN-DAERAH-KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum
Koordınası Pımpınan
Daerah
Kabupaten
Muara Enım
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna meningkatkan koordinasi antar pimpinan daerah pada pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat serta tetap terpeliharanya stabilitas keamanan di Kabupaten Muara Enim
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2013; Perda No. 14 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 2013 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan publik yang prima, agar
lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu
melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada
camat dan sehubungan adanya perubahan sebagian
urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan
oleh Bupati kepada Camat, perlu dilakukan
penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2007 Tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari
Bupati Kepada Camat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2017.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang meliputi
aspek:
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3
Tahun 2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
54 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2019
PELAKSANAAN J AMIN AN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah, jaminan bongkar reklame merupakan rekening yang dikenal sebagai komponen pendapatan, namun dalam praktek keuangannya tidak terdapat aturan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, agar Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk pengaturan secara teknis tentang pelaksanaan jaminan bongkar reklame
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Bupati ini diatur tentang pelaksanaan jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Tidak Ada
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tata Cara Pergeseran Anggaran;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majene No. 9 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tentang Cara Pergeseran Anggaran, yaitu:
a. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis;
b. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
c. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan; dan
d. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaanPerencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2019
KETENTUAN ADMINISTRASI - DANA KEGIATAN OPERASIONAL (SUBSIDI) - PDAM TIRTA SAKO BATUAH - KABUPATEN SAROLANGUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/ NO 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN ADMINISTRASI DANA KEGIATAN OPERASIONAL (SUBSIDI) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun perlu tersedianya air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan tambahan dana untuk kegiatan operasional (subsidi) kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
Sehubungan dengan telah disetujuinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
Untuk kelancaran tugas operasional dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dana kegiatan operasional (subsidi) PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Administrasi Dana Kegiatan Operasional (Subsidi) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun
UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2017; PERDA Nomor 29 Taun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2017; PERDA Nomor 2 Tahun 2016; PERDA Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP ini Mengatur Mengenai Ketentuan Administrasi Dana Kegiatan Operasional (Subsidi) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun; Meliputi Ketentuan Administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, agar semua Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menindaklanjutinya, sehingga perlu diatur tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan perubahan sebagai berikut :
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
3. BENTURAN KEPENTINGAN
4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
5. MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
6. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Pengoperasian Mobil Derek
ABSTRAK:
Jalan di wilayah Kabupaten Kutai
Barat Provinsi Kalimantan Timur kurang baik sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan dan kemacetan
lalu lintas setiap saat, untuk mewujudkan lalu lintas dan
angkutan jalan yang lancar perlu didukung dengan sarana berupa mobil
derek
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2012; PP No.80 Tahun 2012; PP No.79 tahun 2013; PP No.72 Tahun 2014; Perda No.11 tahun 2005; Perda No.35 tahun 2005; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.34 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.17 Tahun 2017 .
Mobil Derek merupakan mobil yang dilengkapi peralatan derek yang
dapat digunakan untuk menderek dan/atau mengangkat kendaraan yang
mengalami kecelakaan, kerusakan dan/atau mengganggu kelancaran
lalu lintas. Pemakaian mobil derek dapat dilakukan untuk keperluan;
a. Pemerintah/Pemerintah Daerah;
b. BUMN dan/atau BUMD;
c. Perusahaan Swasta; dan
d. Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
