PERBUP Kab. Pidie No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD No.27/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpu No. 1 Tahun 2020; Perpres No. 54 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019; PermenKeu No. 205/PMK.07/2019; PermenKeu No. 35/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Pidie No. 1 Tahun 2020; Perbup pidie No. 8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
perubahan jenis pakaian dinas pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan
perubahan kembali
UU No.14 Tahun 1964, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.82 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.71 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.9 Tahun 2017, PERGUB No.57 Tahun 2020, PeraturanDPRD No.1 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2018/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi Dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk
Cabang Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, cabang dinas energi dan sumber daya mineral kelas A, pelimpahan kewenangan, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan
tata kerja serta dalam rangka efisiensi dan
efektifi tas administrasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten; a b wa. dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati
Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten tidak sesuai lagi oleh karena itu
perlu diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/MPTM-83 Tahun 1988; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 72/Kep/M.PAN /2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka pelaksanaan pendataan program
pembangunan di tingkat kelurahan perlu diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016 \; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 34 Tahun 2007; Perda Polman No. 12Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
a. maksud dan tujuan;
b. persyaratan sebagai kepala lingkungan;
c. mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala lingkungan;
d. kedudukan, tugas pokok dan fungsi kepala lingkungan;
e. larangan kepala lingkungan;
f. masa jabatan kepala lingkungan;
g. pemberhentian kepala lingkungan;
h. penetapan insentif kepala lingkungan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 28 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis Pemerintah Daerah menerapkan inovasi berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital;
bahwa sebagai dasar hukum dan acuan bagi masyarakat dan pengelola aplikasi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital perlu disusun pedoman penggunaan aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis bagi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 28 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
24 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung
sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Fungsi
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2021 dicabut.
22 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 28 Tahun 2004
dinas pariwisata dan kebudayaan - struktur organisasi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD>2004/NO.27 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya PP No.8 Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas No.23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Banyumas No.9 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;
UU No.13 Tahun 1950;
UU No.22 Tahun 1999;
PP No.16 Tahun 1994;
PP No.25 Tahun 2000;
PP No.8 Tahun 2003;
Keputusan bersama menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam negeri Nomor; 01/SKB/M.PAN/4/2003 No.17 tahun 2003 dan PP No.9 Tahun 2003;
1.ketentuan umum 2.Pembentukan 3.Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi 4.Susunan Organisasi 5.TataKerja 6.Ketentuan peralihan 7.Ketentuan Lain-lain 8.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Perda ini maka Pasal 2 huruf i dan Pasal 27 Perda Kabupaten banyumas No.23 Tahun 2000 serta dalam Pasal 26 Perda Kabupaten Banyumas No.23 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi;
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 28 Tahun 2016
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 SETELAH PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 Setelah Perubahan Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung kelancaran dan tertibnya penyusunan Laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012; Perbup Gorontalo No. 14 Tahun 2013; Perbup Gorontalo No. 15 Tahun 2013; Perbup Gorontalo No. 16 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 Setelah Perubahan Organisasi Perangkat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, penyusunan dan penyampaian/penyerahan laporan keuangan SKPD serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), penanggung jawab penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016, pembinaan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
