Perbup Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 Ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 17);
bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan tanggal 3 Juni 2024 nomor 900. 1.16 . 5 -1014
perihal Permohonan Penambahan Anggaran atas kejadian
runtuhnya talud Tempat Pelelangan Ikan Pantai Baron pada
tanggal 31 Mei 2024 akibat gelom bang tinggi, maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024;
Materi Pokok: MEngubah Beberapa ketentuan daJam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapa tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapa tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2024
PERBUP Kab. Gorontalo No. 37.e Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERBUP Kab. Gorontalo No. 37.c Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan Dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati Gorontalo. Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten 1 Gorontalo Tahun 2010 Nomor 73)
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2024 (18)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, PERDA Kab Gorontalo No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak dan retribusi daerah, kemudahan perpajakan daerah, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2024
Pedoman Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Boalemo
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2024 (18)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotangan, Penyetoran dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No 6 Tahun 2023, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019, Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 119 Tahun 2019, PERDA Kab Boalemo No 2 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, peserta dan kepesertaan, iuran jaminan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
Terdiri dari 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016
Susunan organisasi UPTD RSUD Solok Selatan terdiri atas: a. direktur b. bagian tata usaha terdiri dari 1. subbagian keuangan; 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
3. subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. c. bidang pelayanan medis dan keperawatan terdiri dari 1. seksi pelayanan medis; dan
2. seksi keperawatan. d. bidang penunjang terdiri dari 1. seksi penunjang medis dan non medis; dan
2. seksi mutu dan akreditasi rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
15 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, LD Tahun 2024 Nomor 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024 - 2028.
UU No. 3 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 12 Tahun
2021; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018; Perda Kabupaten Pandeglang No. 8
Tahun 2021;
Perda Kabupaten Pandeglang No. 13
Tahun 2021.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistematika Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bab III Pembiayaan Bab IV Pengendalian dan Evaluasi Bab V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran fisik pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan standar
satuan pokok kegiatan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten
Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung TimurNomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah KabupatenLampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun2022 Nomor 01);8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung TimurTahun 2022 Nomor 46)
Standar Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024
susunan organisasi-tatakerja-pemerintah dan perangkat desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/NO.18, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 84 Tahun 2015; Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Desa adalah kepala Desa di ban tu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Diatur mengenai ketentuan umum; struktur organisasi, tugas, dan fungsi; tata kerja; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
8 Halaman, Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD Kab. Pasuruan Tahun 2024 Nomor 18; https://jdih.pasuruankab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah seagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah, serta penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, maka peraturan bupati jeneponto nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelola keuangan an aset daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan pengelola keuangan dan aset daerah;
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negera republik indonesia nomor 1822);
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 143, tambahan lembaran negara reublik indonesia nomor 6801);
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara reublik indonesia nomor 6856);
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara reublik indonesia nomor 6865);
5. undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 141, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6897);
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang peangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402);
7. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 63, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6477);
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 157);
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 197);
10. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (berita negara republik indonesia tahun 2021 nomor 525);
11. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi (berita negara republik indonesia tahun 2021 nomor 546);
12. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi (berita negara republik indonesia tahun 2022 nomor 181);
13. peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor 04 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 246);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEDUDUKAN
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BAB VI : TATA KERJA
BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
peraturan bupati jeneponto nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah (berita daerah kabupaten jeneponto tahun 2021 nomor 77 ) dicabut
30
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERGESERAN ANGGARAN ANT AR UNIT ORGANISASI, ANT AR KEGIATAN DAN ANT AR JENIS BELANJA PADA OBJEK YANG SAMA DALAM BELANJA YANG BERKENAAN PADA KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
1. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Gowa Nomor 600.1.15.2/386/DPUPR tanggal, 22 Februari 2024
Perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Perencanaan (DED) Penataan
Kawasan Kuliner Malina (Lan ju tan) dan Pelaksanaan Kegiatan Penataan
Kwawssan Kuliner Kola Malina (Lanjutan) Tahun Anggaran 2023 untuk dapat
dilanjutan pada Tahun Anggaran 2024 dan Telaahan Staf Nomor
600.1.16.3/636/DPUPR tanggal, 24 Maret 2024 perihal Permohonan perubahan
Kade Sub. Kegiatan pada DPA Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Gowa);
2. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor
B-/P.4.13/Fd.2/09/2023 tanggal, 29 September 2023 Perihal Tindak Lanjut
Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kuliner Kola Malina Tahun 2023;
3. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB VI huruf
D angka 1 huruf b Pain 1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b
dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik lndonesi Nomor 1781 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 06);
13. Peraturan Supati Gowa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran
2024 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 58) ..
Penggunaan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
