PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASILL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian bagian dari Hasill Pajak Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Telaahan Staf Kepala Badan Keuangan Kabupatrn Gorontalo Utara No.973/BK-GORUT/30.a/U/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Jenis dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah, Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Penyaluran, Penggunaan, Penganggaran dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD Tahun 2020/ No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Masuk Wisata Gunung Tidar
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan rertibusi masuk Wisata Gunung Tidar telah diatur dengan Perwal Magelang No 28 Tahun 2019. Dengan adanya perubahan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Magelang, berdasarkan ketentuan Perwal Magelang No 55 Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah: UU No 17 tahun 1950; UU No 28 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 tahun 2019; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009 sebagaimana teah diubah dengan Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2017; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 7 tahun 2019; Perwal Kota Magelang No 78 Tahun 2017; Perwal Kota Magelang No 38 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Magelang No 55 Tahun 2019; PErwal Kota Magelang No 68 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan atas Perwal No 28 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Ketentuan Pasal 1 diubah
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah
ABSTRAK:
Untuk memenuhi asas keseimbangan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
perlu diatur pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon perizinan dan pemohon pelayanan perpajakan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfrrmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; Permendagri Nomor 112 Tahun 2016; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Perwali Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah, yang Memuat Ketentuan Umum; Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Pelaksanaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat, kedudukan, peran, dan kualitas serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Antara perempuan dan laki-laki di dalam melaksanakan pembangunan di daerah secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi pada seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan instansi kesetaraan gender yang selalu mengedepankan nilai-nilai persamaan hak, dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Dairi diperlukan instrument hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang berlandaskan sosial budaya, sebagai wujud komitmen dalam mensejahterakan masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah yang berkeadilan tanpa diskriminasi diberbagai bidang berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 23 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008, PP No. 4 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 2015.
Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Perencanaan dan Pelaksanaan, Focal Point, Pembinaan, Penghargaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dari.
20 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2020
perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di daerah yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia yang mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat berdasarkan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 6 thn 2003; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 thn 2019; PERMENDAGRI No. 112 thn 2014; PERDA Kab. bonebol No. 9 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/NO. 460, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020, tanggal 27 Januari 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, mengamanatkan bupati/walikota menetapkan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per 1/PK/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
Lampiran 7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomro 3 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa SE-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatand an Belanja Negara, Pasal 13 Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.;
Dasr hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019; Permenkeu No. 205/PMK.07/2019; PerdirjenPerbend No. PER-1/PB/2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan BAB IV Penyaluran dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 ditambah satu bagian yakni bagian kelima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2020
TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan/Insentif Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi
b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan RSUD Kabupaten Lebong, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan Insentif
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/ 11/2003
1. Tambahan Penghasilan / lnsentif diberikan kepada Tenaga
Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berstatus PNS dan
Non PNS yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu
2. Ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif
bagi Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong
dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kelangkaan Profesi; b. Beban Kerja Profesi; c. Kedisiplinan; dan
d. Penilaian Kinerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2018
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.6 LL Kab Landak : 23 Hal
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.28 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020, PP No.109 Tahun 2000, PP No. 20 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.18 Tahun 2017, PP PUU No.1 Tahun 2020, Perpres No.5 Tahun 2018, Perpres No.88 Tahun 2019, Perpres No.54 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.123 Tahun 2018, Permendikbud No.1 Tahun 2019, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permenkeu No.78/PMK.02/2019, Permenkes No.86 Tahun 2019, Permenkeu No.19/PMK.07/2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Permenkeu No.35/PMK.07/2020, Permenkeu No.76/PMK.07/2020, Kepmenkes No.Hk.01.071/Menkes/215/2020, Kepmenkeu No.6/KM.7/2020, Kepmenkeu No. 14/KM.7/2020, Kepmenkeu No. 15/KM.7/2020, Keputusan bersama mendagri dan menkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020, Perda Landak No.3 Tahun 2011, Perda Landak No.4 Tahun 2011, Perda Landak No.5 Tahun 2011, Perda Landak No.6 Tahun 2011, Perda Landak No.7 Tahun 2011, Perda Landak No.9 Tahun 2011, Perda Landak No.10 Tahun 2011, Perda Landak No.2 Tahun 2013, Perda Landak No.10 Tahun 2015, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.6 Tahun 2016, Perda Landak No.12 Tahun 2017, Perda Landak No.1 tahun 2018, Perda Landak No.8 Tahun 2018, Perda Landak No.5 Tahun 2019, Perda Landak No.11 Tahun 2019, Perda Landak No.2 Tahun 2020, Perbup Landak No.1 Tahun 2012, Perbup Landak No.80 Tahun 2016, Perbup Landak No.52 Tahun 2019, Perbup Landak No.14 Tahun 2020, Perbup Landak No.16 Tahun 2020, Perbup Landak No.24 Tahun 2020, Perbup Landak No.30 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN terdiri atas 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan ini memiliki 18 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana - Desa - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak
dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis,
terpadu, terarah dan menyeluruh;
b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Nganjuk, perlu dilukukan koordinasi sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015; 4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018.
Mengatur pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
