Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Analisis Standar Belanja, Penerapan Analisis Standar Belanja, Pengendalian dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2019 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
b. bahwa sesuai Pasal 318 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengatur tata cara pengamanan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah;
c. bahwa dalam rangka keseragaman penatausahaan persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, perlu mengatur pedoman penatausahaan Persediaan;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 28 Tahun 2020
Permendagri No. 64 Tahun 2013
Permendagri No. 19 Tahun 2016
Permendagri No. 108 Tahun 2016
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Ruang lingkup pedoman penatausahaan persediaan, meliputi:
a. Klasifikasi Persediaan
b. Kodefikasi Persediaan
c. Pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan Persediaan
d. Perolehan Persediaan
e. Pemeriksaan dan Penerimaan Persediaan
f. Pemeliharaan dan Pengamanan Persediaan
g. Penyaluran/Pendistribusian Persediaan
h. Pemeriksaan Fisik Persediaan (Stock Opname)
i. Penilaian Persediaan
j. Penghapusan Persediaan
k. Pelaporan Persediaan; dan
l. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Persediaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik
ABSTRAK:
a. bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dialokasikan dengan
memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar
pelayanan minimal;
b. bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf
a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja dan/ atau standar teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, analisis standar belanja sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar
Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan umum; Penerapan Analisis Standar Belanja; Pengendalian dan Evaluasi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2022
PERBUP Kab. Rote Ndao No. 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023
Mengubah
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 041
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian Standar Harga Satuan maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 diubah
3 halaman; 82 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat {3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nonor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) pasal yang membahas tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Lampiran: 11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 41 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
ABSTRAK PERATURAN
petunjuk-pelaksanaan-kawasan-tanpa-rokok
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melmdungi mdividu dan masyarakat terhadap paparan asap rokok serta mewujudkan lingkungan hidup baik dan sehat perlu adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok,
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemenntah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2021 dan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok,
mengatur tentang petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang memuat definisi dan tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022
PERUBAHAN - STANDAR - BIAYA - KEGIATAN - PEMELIHARAAN - PENGADAAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; ahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022; bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor
50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu disempurnakan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Banyumas, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 (IDubah)
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2022
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2022 agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati
demak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2022; bahwa sehubungan dengan usulan beberapa Perangkat
daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan
agar tertib administrasi perencanaan kebutuhan
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Demak, Peraturan
Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021 perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Demak
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2021 diubah.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk
pemenuham jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal, maka perlu diatur Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Udang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Penerapan Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Tahapan Penerapan Dan Perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
39
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
