Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.270 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Perpusnas Nomor 8 Tahun 2022.pdf

STANDAR - KOLEKSI - SERAH SIMPAN - KARYA CETAK - KARYA REKAM

2022

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 8, BN 2022 (1014): 4 halaman, jdih. perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengelolaan terhadap hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, standar pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2021; Keppres No. 103 Tahun 2001; dan Peraturan Perpustakaan Nasional No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang standar pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar pengelolaan koleksi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan acuan bagi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Standar pengelolaan koleksi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam meliputi: a. penerimaan; b. pengadaan; c. pencatatan; d. pengolahan; e. penyimpanan; f. pendayagunaan; g. pelestarian; dan h. pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
Lampiran File: 45 hlmn.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Program Arsip Vital Perpustakaan Nasional

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Perpusnas Nomor 14 Tahun 2021.pdf

PEDOMAN - ARSIP VITAL - PERPUSTAKAAN NASIONAL

2021

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 14, BN 2021 (1345): 21 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Program Arsip Vital Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Keberadaan arsip vital merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum pelaksanaan program arsip vital, perlu ditetapkan pedoman program arsip vital di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman program arsip vital di lingkungan Perpustakaan Nasional. Ruang Lingkup Pedoman Program Arsip Vital Perpustakaan Nasional: 1) Asas Pengorganisasian, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip Vital; dan 2) Prosedur pengelolaan, Perlindungan, dan Pengamanan Arsip Vital.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Lampiran File; 36 Halaman

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Arsip Dinamis Perpustakaan Nasional

Abstrak

Arsip

Download file:

Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2020.pdf

ARSIP DINAMIS - PERPUSTAKAAN NASIONAl

2020

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 9, BN 2020 (1463): 24 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan PANRB No. 48 Tahun 2014; Dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis Perpustakaan Nasional. Tujuan Pengelolaan Arsip Dinamis untuk mewujudkan sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Perpustakaan Nasional yang andal dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip Pengelolaan Arsip Dinamis dimaksudkan untuk menunjukan komitmen Perpustakaan Nasional dalam menerapkan manajemen Pengelolaan Arsip Dinamis secara efektif dan efisien. Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip: a. Arsip Vital; b. Arsip Aktif; dan c. Arsip Inaktif.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Lampiran File; 25 Halaman

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

Abstrak

Arsip Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERKA_6_2019_SISTEM_KLASI...ES_ARSIP_DINAMIS.pdf

keamanan-arsip

2019

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 6, BN 2019 (569): 14 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan arsip dinamis di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional; b. bahwa untuk perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses arsip dinamis bagi publik, perlu adanya pengaturan klasifikasi dan akses arsip dinamis guna mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; c. bahwa pembangunan sistem kearsipan nasional dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengindentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001
Peraturan Kepala ini mengatur tentang ketentuan umum, klasifikasi keamanan arsip dinamis, pengamanan arsip dinamis, klasifikasi arsip dinamis dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
108 hlm

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Jadwal Retensi Arsip Subtantif Perpustakaan Nasional

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

PERKA_5_2019_PEDOMAN_JADW...ARSIP_SUBSTANTIF.pdf

PEDOMAN - JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF - PERPUSTAKAAN NASIONAL

2019

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 5, BN 2019 (568): 7 Halaman, jdih.perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Subtantif Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional, diperlukan pengaturan mengenai pedoman jadwal retensi arsip substantif Perpustakaan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 6 Tahun 2015; Dan Keputusan Kepala Perpusnas No.3 Tahun 2001
Pasal 4 (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif. (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan b. retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga Perpustakaan Nasional. (3) Retensi Arsip dihitung sejak diciptakan dan diregistrasi sampai dengan pokok masalah pada naskah selesai diproses.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
Lampiran File; 16 Halaman

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pelndungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Arsip

Download file:

Perban_No__04_Tahun_2022.pdf

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Arsip

Download file:

Perban_No__03_Tahun_2022.pdf

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Arsip

Download file:

PERBAN_No__02_Tahun__2022_compressed.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Tata Kelola Koleksi Ilmiah

Abstrak

Arsip

Download file:

peraturan brin nomor 8 tahun 2024.pdf

Tata Kelola - Koleksi Ilmiah

2024

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 8, BN 2024 (850); 11 hlm

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Koleksi Ilmiah

ABSTRAK:

bahwa untuk menghimpun, menginventarisasi, memelihara, melindungi, dan mengamankan koleksi ilmiah, perlu dilakukan tata kelola koleksi ilmiah secara terstandar
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai jenis dan bentuk koleksi ilmiah yang terdiri atas a. koleksi hayati; dan b. koleksi nonhayati dalam bentuk fisik dan digital; pengelolaan koleksi ilmiah; penggunaan dan pemanfaatan koleksi ilmiah; pemantauan dan evaluasi

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2024.
11 hlm

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

Abstrak

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BRIN No. 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 12 Tahun 2023.pdf

Wajib Serah - Wajib Simpan - Data Primer - Hasil Riset

2023

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 12, BN 2023 (825) : 28 hlm.; hukor.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

ABSTRAK:

Untuk memperluas jangkauan dan pengaturan mengenai wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset, perlu mengganti Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; dan Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan: a. untuk dapat ditelusur dalam repositori; b. untuk diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan atas data tertentu melalui pemberian otorisasi; c. untuk diintegrasikan dengan perangkat dan upaya yang seminimal mungkin; dan d. untuk dapat digunakan kembali.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT