Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertrha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2009 sudah dapat dirampungkan oleh Tim penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana.
b. bahwa sesuai Pasal 21 (2) Perda No. 15 Tahun 1991 tentang Pendirian PDAM Kabupaten, dipandang perlu mengesahkan Rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang No. 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001;
Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2018/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan untuk menjamin hak dan kewajiban pegawai serta untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, dipandang perlu mengatur pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai
Bab III Formasi Pegawai
Bab IV Pengadaan Pegawai
Bab V Kepangkatan
Bab VI Penghasilan Pegawai
Bab VII Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Dalam dan Dari Jabatan Struktural
Bab VIII Cuti Pegawai
Bab IX Disiplin Pegawai
Bab X Pemberhentian Pegawai
Bab XI Pensiun Pegawai
Bab XII Bantuan dan Penghargaan Pegawai
Bab XIII Tunjangan Ganti Rugi
Bab XIV Ketentuan Lain-lain
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 39 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2009/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Modal Dasar dan Modal Disetor
Bab III Organisasi
Bab IV Dewan Pengawas
Bab V Direksi
Bab VI Satuan Pengawas Internal
Bab VII Seksi Pemasaran
Bab VIII Seksi Pelayanan
Bab IX Rapat Pengurus
Bab X Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Bab XI Usaha
Bab XII Laporan
Bab XIII Aktiva Tetap dan Inventaris
Bab XIV Pembagian Laba
Bab XV Kerjasama
Bab XV Logo dan Stempel
Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVII Ketentuan Lain-lain
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak; bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat konsumen air serta kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.7 Tahun 1998; Permendagri No.1 Tahun 1991; Perda Kab.Pontianak No.8 Tahun 2003; Perbup No. ... Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan dan Struktur Organisasi; Tugas dan Wewenang; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.
Penjelasan sebanyak 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kebutuhan air minum di Kabupaten Kubu Raya yang selama ini masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003 perlu dilakukan pemisahan sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.08 Tahun 2003; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2008.
Perbup ini terdapat sebanyak 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2008
SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2008/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Empat Lawang
ABSTRAK:
Dalam rangka Pengelolaan Dana Desa guna menertiban administrasi Keuangan Desa, serta untuk melaksanakan pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Lahat No 25 tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Pejabat Bupati Empat Lawang tentang Pedoman Alokasi Dana Desa .
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 10 tahun 2004, UU No 32 tahun 2004, segagaimana telah di rubah dengan UU No 8 tahun 2005, UU No 33 tahun 2004, UU No 4 tahun 2007, PP NO 72 tahun 2005, Perda Kabupaten Lahat No 25 tahun 2006, Praturan Pejabat Bupati Empat Lawang No 5 tahun 2007, Perda Kabupaten Empat Lawang No 4 tahun 2008.
Materi HuKum dalam Peraturan ini adalah : Maksud, Tujun dan Prinsip, Penentuan Besaran dan Arah Penggunaan, Pedoman Pengelolaan ADD, Institusi Pengelolaan ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2008.
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KARANGANYAR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan PDAM; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13, maka perlu mencapkan petunjuk pelaksanaannya; Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 13 tahun 2007 tentang perusahaan daerah air minum (pdam) kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2008.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 5.A Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.A, BD.2007/No.1 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo serta dalam rangka mendukung pendapatan asll daerah, maka perlu adanya perubahan terhadap tarif air minum dan jasa pelayanan yang diberikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo, ketentuan air minum diusuikan oleh Direksl dan
ditetapkan oleh Bupati; bahwa ketentuan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tarip Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonoml Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat liIPurworejo Nomor 85 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif air minum dan kelompok pelanggan, tata cara dan tempat pembayaran rekening, pelanggaran dan denda,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2007.
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2002 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
yang meliputi
Bentuk Badan Hukum, Tata Cara Pembentukan, Kepengurusan, Hak, Tugas, Kewajiban, Dan Wewenang, Pemilihan Dan Pemberhentian Direksi, Jenis – Jenis Usaha Desa, Permodalan, Mekanisme Pengelolaan BUM Desa, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, Bagi Hasil Usaha, Pembinaan, dan Pembubaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 44 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daernh Air Minum Tirta
Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2008 sudah dapat dirampungkan oleh
Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Amertha Jati Kabupaten Jernbrana ;
b. bahwa sesuai Pasal 21 (2) Perda No. 15 Tahun 1991 Tentang Pendirian PDAM
Kabupaten Jernbrana, dipandang perlu rnengesahkan Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun
2008 dengan Peraturan Bupati ;
Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001;
Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
