Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DOKTER ABDER RAHEM
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu komponen retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo adalah jasa pelayanan;
b. bahwa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan serta pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo .
1. UU Nomor 32 Tahun 2004; 2. UU Nomor 44 Tahun 2009; 3. PP Nomor 58 Tahun 2005; 4. PP Nomor 79 Tahun 2005; 5. PP Nomor 8 Tahun 2006; 6. PP Nomor 3 Tahun 2007; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 61 Tahun 2007; 9. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008.
Atas pemberian pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dipungut tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 42 Tahun 2010
Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 2 Pebruari 2010 Nomor 050/31.B/Adm.Pemb tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Bab IV huruf D Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, electronic Data Interchange dan e-mail); bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elekronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pembentukan LPSE Kabupaten Magelang
Bab V Etika Pengadaan
Bab VI Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Bab VII Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2010.
Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 2 Pebruari 2010 Nomor 050/31.B/Adm.Pemb tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 42 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Temanggung Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
Bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Temanggung
yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat
berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan
kewarganegaraannya. Dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia
Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan
pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah .
kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pernerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
Dasar hukum dari peraturan daerah ini adalah :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur definisi dan tujuan Renstra 2011 terkait pencatatan kelahiran di Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan Renstra melibatkan Tim Renstra Kabupaten dengan tugas menyusun rencana kerja, Renstra Pencatatan Kelahiran, inventarisasi kondisi pencatatan kelahiran, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pembiayaan Renstra 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2010.
20 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2010
peraturan bupati - penjabaran tugas unit pelaksana teknis
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD.2010/No.42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0714 SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2010
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD.2010/NO.42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ada kemanunggalan antara masyarakat Kabupaten Semarang dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga, sehingga perlu didukung dengan adanya bantuan dana ;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; eraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komando Distrik Militer (KODIM)0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 42 Tahun 2010
PENGGUNAAN DANA-SISA LELANG-DANA ALOKASI KHUSUS-BIDANG KELAUTAN PERIKANAN
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD.2010/NO.7 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Dana Sisa Lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan Perikanan Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi
Khusus Bidang Kelautan Perikanan Tahun Anggaran 2010 terdapat Dana Sisa Lelang; b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang Kelautan Perikanan, perlu memanfaatkan Dana Sisa Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Besarnya Dana dan Rencana Kegiatan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Laboratorium Pengujian Tanah Dan Bahan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
