Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa daiam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, dan
untuk menjaga ketertiban, keamanan serta keindahan kota,
dipandang perlu melakukan pengaturan dan penertiban yang
lebih efektif atas segala bentuk penyelenggaraan reklarne;
bahwa dengan diberlakukannya Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka
perlu adanya keterpaduan operasionaI
terhadap penyeienggaraan reklame;
bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 515 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rekiame,
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan potensi yang
berkembang dewasa ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, hurub b dan huruf c perlu mengatur kembali
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 ; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Rembang Nomor 6 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lI Rembang Nomor 5 Tahun 1998; Peraturan Daerab Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
yang meliputi Wajib Pajak dan Obyek Pajak,
Jenis Pajak Reklame,
Tarip dan penghitungan Pajak,
Tata Cara Pemasangan,
Perizinan,
Prosedur dan Mekanisme Perizinan,
Pembongkaran,
Kewajiban Penyelenggara Reklame,
Larangan,
Relokasi Reklame,
Pelaksana,
Tata Cara Pemungutan Pajak,
Tata Cara Pembayaran,
Tata Cara mengangsur dan Menunda Pembayaran,
Tata Cara Pengurngan Keringanan dan Pembetulan,
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak,
Tata Cara Keberatan, dan
Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2005.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 40 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang
Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan I penarikan
pajak galian golongan C kepada Dinas Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor
18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian
Golongan C di Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003; lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Keputusan Bupati Rembang Nomor 302 Tahun 2004; Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2005.
Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 tahun 2000 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2005/No. 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan kelembagaan
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2003
tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)serta penunjukkan penanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2003 dicabut.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hadiah Kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
PERBUP ini diatur untuk memberikan hadiah kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi clan Bangunan Sektor Pedesaan clan Perkotaan sebelum jatuh tempo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembagian Upah Pungut/Upah Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 22 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004; bahwa dengan diberlakukannya Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Perda Kab tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah, Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan kembali Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kab Tegal; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 1997; UU No 34 Tahun 2000; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 105 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; Perda Kab Daerah Tk II Tegal No 7 Tahun 1998; Perda Kab Tegal No 10 Tahun 2002; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besarnya upah pungut adalah 1%.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 9 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kaupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Pegambilan dan Pengelohan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 entang Pembentkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah an Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten lembrana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan untuk dapat secara efektif dilaksanakan perl ditetapkan Peraturan pelaksanaannya
b.bahwa dasar pengenaan dari tarif pajak yang sudah berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 1707 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 4 Tahn 2003 tentang Pajak dan Pengolahan Bhan Galian Golongan f ada beberapa jenis pajak dan nilai jualnya sudah idak sesnai lagi dengan nilai pasar atau harga standar yang baru.
c. bahwas berdasarkan pertimbangan hurut a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan upati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun 203 tentang Pajak Pengambiian dan Pengolahan Bahan Galan Golongan C.
Unang-Undang Nomor 69 Tahu 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang - Undang Noor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Noror 25 Tahun 2000
Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun 2000
Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2001
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan ini mulai berlakau sejak tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2005.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuparen Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame, maka, Keputusan Bupati Pati tanggal 29 Mei 2001 Nomor 50 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam .Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan · Daerah Kabupaten Pali Nomor 21 Tahun 2002
PERBUP ini mengatur tentang Pajak Reklame, yang terdiri dari: reklame papan; reklame billboard/megatron; reklame kain/spanduk/umbul-umbul; reklame layar; reklame melekat (sticker/poster); reklame selebaran; reklame berjalan ; reklame udara ; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kab Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan bagian Pemerintah Kab tegal telah ditetapkan Bupati Tegal dengan keputusan Nomor 9 Tahun 2004; bahwa guna kelancaran didalam pelaksanaan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kab Tegal, maka perlu menetapkan kembali pedoman pembagiannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 12 Tahun 1994; UU No 10 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 16 Tahun 2000; Permendagri No 4 Tahun 1985; Permenkeu No 1007/KMK.04/1985; Kpmenkeu No 82/KMK.04.2000; Kepmenkeu No 83/KMK.04/2000; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2005.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2004.
6 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5)
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
menyusun Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai
Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai Sewa Reklame, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
