Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 7.555 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

Perpajakan

Download file:

2024pb3301020.pdf

insentif pemungutan pajak

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Penerima dan Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PEYELENGGARAAN DAYAH

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP_NOMOR_20_TAHUN_2024.pdf

pembiayaan-dayah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 714

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PEYELENGGARAAN DAYAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat ( 1) dan ayat (5}, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah; b. bahwa untuk memperkuat peran dayah dalam menyelenggarakan pendidikan islam dan pembangunan masyarakat, perlu diberikan dukungan dalam bentuk bantuan pembiayaan penyelenggaraan dayah untuk digunakan secara efektifit dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu nienetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pembiayaan Peyelenggaraan Dayah Kabupaten Gayo Lues.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia_ Nomor 4633); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676}; 7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Betita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 55); 8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129).
Peraturan ini berisikan 8 BAB dan 12 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kriteria Penerima, BAB III tentang Mekanisme Penyaluran, BAB IV tentang Penggunaan Dana, BAB V tentang Pembiayaan, BAB VI tentang Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi, BAB VII tentang Ketentuan lain-lain, BAB VIII tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
5

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya.

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP No. 38 Tahun 2023 Tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja.

Download file:

PB 20 Tahun 2024 (1).pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya.

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; sehubungan dengan adanya penambahan rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 49 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; PERBUP NO 38 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai perubahan atas peraturan bupato nomor 38 tahun 2023 tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2024.
Lampiran File: 2 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tanggamus No. 46 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 4 Tahun 2019

Download file:

Perbup No. 20 Tahun 2024 ...n Kab. Tanggamus.pdf

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus; berdasarkan untuk maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakeija Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 17 Tahun 2023; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PERPRES NO 18 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2017; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Lampiran File: 16 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Seruyan No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu

Download file:

PERBUP SERUYAN NO 20 TAHUN 2024.pdf

Pedoman Pemberian Beasiswa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa Tahun Anggaran 2023 perlu untuk dilakukan penyesuaian pada kriteria dan persyaratan calon penerima Beasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu, sehingga Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu;
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas); 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah; dan 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf k, ayat (2) huruf a diubah dan ditambahkan huruf l, ayat (3) ditambahkan huruf f, huruf g dan huruf h dan ayat (4) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Tidak Mampu
8 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

2024pb6306020.pdf

APBD

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
5 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Wnsb 20_2024.pdf

insentif guru keagamaan nonformal

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/No.21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal

ABSTRAK:

bahwa pendidikan keagamaan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian Guru Keagamaan Nonformal yang telah turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberikan insentif; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Insentif, Tata Cara Pemberian Insentif, Bentuk dan Besaran Insentif, Pembiayaan, Pelaporan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Barito Selatan No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat Daerah; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 10. Dinas Sosial; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14. Dinas Lingkungan Hidup; 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16. Dinas Perhubungan; 17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 21. Dinas Perikanan; 22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 23. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; 24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 29. Badan Pendapatan Daerah; dan 30. Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
mencabut: Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barit6/Selatan Nomor 87 Tahun/2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
333 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

2024pb3310020.pdf

bantuan langsung tunai - cukai tembakau

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai; bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima BLT, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Besaran dan Jangka Waktu BLT dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Perbup Kab. Ogan Ilir No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Download file:

PERBUP NO. 20 TAHUN 2024 ...un Anggaran 2024.pdf

anggaran pendapatan dan belanja daerah-PENJABARAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, an tar jenis belanja, an tar objek belanja, dan/ atau antar rincian objek belanja serta berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 11 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 57 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 464 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 464 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 46 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 126/KPTS/BPKAD/2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendap atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT