Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang pada waktu tertentu tidak dipergunakan oleh SKPD, maka Barang Milik Daerah dimaksud dapat disewakan kepada Pihak Ketiga;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Barang Milik Daerah; Komponen Penetapan Tarif Sewa; Struktur dan Besaran Tarif Sewa; Tata Cara dan Persyaratan Penyewaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 58 Tahun 2009
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Banjar No. 18 Tahun 2016 tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria Type Gedung Dan Bangunan Asset Pemerintah Kota Palembang
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 8 tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2009; Perwali No. 31 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai kriteria tipe gedung dan bangunan aset milik Pemkot Palembang untuk penyelenggaraan kegiatan dan pemanfaatan gedung dan/atau bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2009.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009 tentang Pasar
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: ahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, maka perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4); Pasal 16 ayat (8); dan Pasal 22;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Kawasan Pasar; Tata Tertib Pasar; Tatacara Mendapatkan Persetujuan Tertulis Untuk Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Kios, Los Dan Fasilitas Pasar Lainnya Atas Biaya Sendiri; Nama Pasar Dan Jenis Dagangan; Kelas Pasar; Tatacara Dan Syarat-Syarat Administrasi Untuk Menjadi Pedagang; Tata Naskah, Bentuk, Ukuran Dan Warna KBP Dan KIP; Tatacara Dan Syarat-Syarat Administrasi Perpanjangan KBP Dan KIP; Penetapan Lokasi Lapak Di Dalam Pasar Dan Kawasan Pasar; Tatacara Dan Syarat – Syarat Administrasi Pengalihan Hak Penggunaan Kios Atau Los Atau Lapak; Pengaturan Aktivitas Jual Beli Bersifat Musiman; Tatacara Pencabutan Hak Penggunaan Kios Atau Los Atau Lapak; Penataan Zonasi Jenis Dagangan Dan Jam Buka Aktivitas Pasar; Tatacara Dan Syarat–Syarat Administrasi Penyerahan Kembali Hak Penggunaan Kios Atau Los Atau Lapak; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penetapan Pasar Giwangan sebagai Pusat Bongkar Muat Buah, Sayur dan Hasil Bumi di Kota Yogyakarta; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 153/KD/Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pencabutan Hak Penggunaan Lahan Dasaran Pasar di Wilayah Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penetapan Klasifikasi Pasar Giwangan Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2005 tentang Penetapan Jam Buka dan Tutup Pasar di Kota Yogyakarta; dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 492/Kep/2007 tentang Penetapan Eks Pasar Hewan Kuncen sebagai Pasa Klithikan Pakuncen.
Jumlah Halaman: 11 hlm. Lampiran: 16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2009
PERWALI Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.44 Tahun 2009 ttg Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Diubah sebagian dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Pada Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penataan dan pelestarian lingkungan di kawasan perkotaan serta membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan serta harga sewa yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Rumah Susun Sederhana Sewa; bahwa untuk memanfaatkan Rumah Sususn Sederhana Sewa sebagaiamana dimaksud butir a diatas, maka perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Rumah Susun Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/ PERMEN/ M/ 2007 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Landasan, Tujuan Dan Sasaran; Kepemilikan; Pengelolaan; Tatatertib, Larangan Dan Sanksi; Biaya Sewa; Manajemen Pengelolaan; Pembiayaan Dan Pengelolaan Keuangan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 15 hlm. Lampiran: 11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2009
Pengelolaan Barang Milik Negara / DaerahTransportasi Darat / Laut / Udara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus, maka perlu adanya pengaturan dalam pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Dasar Pemberian Bbm; Mekanisme Pemberian Bbm Bagi Kendaraan Dinas; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 41 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pembangunan di daerah perlu adanya pengelolaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini sehingga perlu dicabut untuk disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Analisa Kebutuhan; Standarisasi Dan Penggunaan Kendaraan Dinas; Penanggungjawab Pengelolaan Kendaraan Dinas; Bab Vii Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran, Penggunaan, Pemeliharaan, Inventarisasi Dan Penghapusan Kendaraan Dinas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 hlm. Lampiran: 14 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009
PERWALI Kota Yogyakarta No. 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan proses perizinan penggunaan ruang kota oleh Pemerintah Swasta dan Masyarakat, maka perlu adanya Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Berkaitan dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan Dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan Pada Rutrk Kota Yogyakarta Di Blok Kridosono;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu adanya
Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; Penatausahaan Barang Persediaan; Penatausahaan Barang Persediaan Pada Skpd; Penatausahaan Barang Persediaan Pada Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis (Upt); Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 hlm. Lampiran: 10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2009/No.7.Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Umur Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas untuk dapat Dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Kendaraan perorangan dinas telah berumur 5 tahun dan operasional dinas telah berumur 10 tahun dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik pemerintah Kota Pagar Alam. Untuk itu perlu menetapkan perwako ini.
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penetapan kendaraan perorangan dinas telah berumur 5 tahun dan operasional dinas telah berumur 10 tahun dapat dihapuskan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2009.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
