Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Bupati untuk meningkatkan
penyelenggaraan
kearsipart
sesuai dengan
pedoman
Standar Nasional
Perpustakaan
dan Standar Kearsipan,
perlu
disusun
pedoman
Tata
Kearsipan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini ialah :UU NO 28 Tahun 1959;UU NO 43 Tahun 2009;UU NO 23 Tahun 2014;Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 1961;Kepres No 26 Tahun 1974;Kepres No 105 Tahun 2004;Peraturan Kepala arsip Nasional No 17 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 19 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 2 Tahun 2014;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 38 Tahun 2015;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 37 Tahun 2016;Pergub No 41 tahun 2010;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 44 Tahun 2016.
Materi pokok dalam peraturan Bupati ini adalah :Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah menyerahkan Arsip Inaktif yang sekurang-kurangnya berusia 1O (sepuluh) Tahun dan Arsip Statis kepada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2O12 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Regıster Nama Subdomain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015
tentang Registrar Nama Domain Instansi PenyeIenggara
Negara, Instansi' dapat menerbitkan peraturan yang
mengatur dan penggunaan domain turunan di
Iingkungannya sesuai dengan kewenangan yang
ditetapkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016
PEraturan ini memuat kewenangan Registrar Nama Subdomain Perangkat
Daerah; klasifikasi nama domain; penggunaan nama domain dan penunjukan pejabat nama subdomain; perubahan nama subdomain, data pengguna dan pejabat nama subdomain; server nama subdomain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2020
KABUPATEN KARANGANYAR - PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2020/ No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring diperlukan inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi melalui sistem online untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Paket Layanan Komplit (Paklay Online Adminduk) Kabupaten Karanganyar;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 tahun 2016, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, dokumen kependudukan yang dilayani, prosedur pendaftaran, jangka waktu penyelesaian dokumen, hari dan jam kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Mencabut Perbup Nomor 51 Tahun 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa untuk menyusun standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diperlukan suatu pedoman agar dalam penyusunannya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permenpan No. Per/15/M.PAN/7/2008; Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 01 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 02 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip; Tahapan; Persiapan; Identifikasi Kebutuhan; Analisis Kebutuhan SOP; Penulisan SOP; Verifikasi dan Uji Coba; Pelaksanaan; Sosialisasi; Pelatihan dan Pemahaman; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
15 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja
dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan,
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2021 dicabut.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara - Administrasi dan Tata Usaha Negara
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam pembayaran biaya belanja perjalanan dinas, selain pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan mekanisme Pembayaran Langsung diperlukan mekanisme Tambah Uang Persediaan; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu.
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020;
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009;
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020; dan
25. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015.
Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
