Kewarganegaraan dan ImigrasiPajak dan Retribusi DaerahPerpajakanKetatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
Diubah sebagian dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
PAJAK DAERAH - PERWAKILAN NEGARA ASING/LEMBAGA INTERNASIONAL
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61027
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pembebasan pajak daerah berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2010, pembebasan Pajak Daerah bagi badan atau perwakilan Lembaga internasional yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pergub No. 124 Tahun 2009 perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; serta Permenkeu No. 148/PMK.07/2010.
Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; pendelegasian kewenangan pembebasan pajak; obyek pajak; subyek pajak; pembebasan pajak; kelebihan pembayaran pajak; serta penagihan pajak.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 124 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 25 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 102 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 6 Tahun 1983; UU No 17 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 91 Tahun 2010; PP no 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Daerah Tk II Temanggung No 7 Tahun 1989; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara pengisian SPTPD, bentuk, isi, ukuran SPTPD dan buku penerimaan, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran pajak, tata cara pemberian keringanan, pengrangan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2012 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 102 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak, Pemberian Stimulus dan Pengenaan Tarif Pajak Minimal Per Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sragen Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Bupati dapat mengurangkan ketetapan pajak
terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak, Pemberian Stimulus
dan Pengenaan Tarif Pajak Minimal per Objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penerima Stimulus
Bab V Besaran Stimulus
Bab VI Pengecualian
Bab VII Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak
Bab VIII Batas Nilai Minimal Ketetapan PBB pada SPPT PBB
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 102 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Wilayah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 102 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023
ABSTRAK:
masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, maka perlu memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, W alikota dapat mengurangkan ketetapan
pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan Peraturan W alikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemberian stimulus, besaran stimulus, pengecualianterkait pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 104, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 62036
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu memperpanjang masa pemberian insentif fiskal tahun 2021 sehingga Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 perlu diubah.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009 std terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2010 std Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2020; Pergub No. 60 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021, yaitu menambah angka 12A dalam Pasal 1, Pasal 3A, Pasal 4A, 6A, 7A, 12A, 13A, 18A, dan mengubah Pasal 17 dan Pasal 18. Selain perubahan ketentuan, Pergub ini mengatur mengenai pemberian keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2020 yang melakukan pembayaran pokok Piutang PBB-P2 pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021
SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 104
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar
dan melaporkan pajak, dipandang perlu adanya Sistem Online
Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah yang terintegrasi; Bahwa Peraturan Bupati Maros Nomor 17 Tahun 2016 ten tang
Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan sistem penerapan Online
sehingga dipandang perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Online Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Perangkat Daerah, Badan, Wajib Pajak, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Penanggung Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Pejabat, Pajak yang terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik, Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Data Transaksi Usaha, Pembayaran, Sistem elektronik, Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Online, Bank Persepsi. BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
JENIS PAJAK DAERAH. BAB IV
KEWENANGAN. BAB V
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE. BAB VI
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH. BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH TERUTANG Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang. BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN. BAB IX
LARANGAN. BAB IX
LARANGAN. BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 105 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pemacu atas
Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian
pemacu atas prestasi pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemacu atas
Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15
Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Pemacu tas
Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria Penerima Pemacu; Sumber dan Bentuk; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
