Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan
untuk membantu meletakkan dasar pengembangan
sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi
anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan
dasar;
b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan
dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh
secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak
usia dini cukup penting dan sangat menentukan
sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan standar pelayanan minimal pada anak
usia dini, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 19 Tahun 2005, PP No 17 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2018; Perda Kab Banjarnegara o 8 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penerima pelayanan dasar;
b. mutu pelayanan dasar;
c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
d. pembinaan dan evaluasi; dan
e. anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati No 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kab. Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan daerah perlu membubarkan Dewan Riset Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
Perpres No 112 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 23 Tahun 2021
Beberapa Peraturan Bupati tentang:
1. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perizinan dan Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan, maka diperlukan sistem yang efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Presdien Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Perizinan Online dan Non Perizinan Online; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online; Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
UU No.02 Tahun 1997, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2019,PP No.18 Tahun 2016, PP No.38 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.17 Tahun 2016, Permendagri No.05 Tahun 2017, PERDA No.12 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Halaman 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (smart city) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit TIK;
d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
e. Penyelenggara SPBE; dan
f. Percepatan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS - PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN - TEKNOLOGI TEPAT GUNA - PENGELOLAAN - SUMBER DAYA ALAM DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan
dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Desa
Dasar hukum dalam peraturan ini ;Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 13 Tahun 2016;PP No 20 Tahun 2005;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PP No 11 Tahun 2019;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PP No 8 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Perda No 2 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Hak dan kewajiban,Pengelolaan sumber daya alam desa,Kewenangan pengelolaan,Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna desa,Pemasyarakatan teknologi tepat guna,lembaga pelayaanan teknologi tepat guna,mekanisme,pembinaan dan pengendalian,pendanaan,Pelaporan,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
25 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 26 Tahun 2021
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang bersih yaitu Pemerintahan Daerah
yang transparan, dan akuntabel, efektif, efisien dan
partisipatif guna meningkatkan pelayanan publik yang
cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai
wujud reformasi birokrasi diperlukan penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi agar optimal dan berkesinambungan, maka
perlu ditetapkan pedoman untuk menata dan mengelola
teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bone;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengembangan dan Tata Kelola Aplikasi
dan Teknologi Informasi di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bone;
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Ten tang
Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2.
U ndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2016
nomor 114,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2019 Ten tang Penyelenggaraan Sistem clan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektroniks Lingkup Internet di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E
Government;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
clan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 245);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
1 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan lnformatika Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Sistem
Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 154);
19. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 Tentang
Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 88);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PERENCANAAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BABV
PEMBANGUNAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BAB VI
PENDANAAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 26 TAHUN 2021
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Dalam rangka pengukuran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Berbasisi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2017; PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016; PERBUP KAB. DAIRI No. 15 Tahun 2019; PERBUP KAB. DAIRI No. 12 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Prinsip, Unsur Pelayanan, Manfaat dan Periode Pelaksanaan SKM, Aplikasi SKM Berbasis Elektronik, Infrastruktur Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Hak Akses dan Kewajiban Pengelola Aplikasi, Pelaksanaan Survei, Kuesioner dan Pelaporan, Pembinaan, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Pembangunan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa standarisasi pembangunan aplikasi sebagai sarana untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi, data yang terstruktur, aksesibilitas dan kapasitas, keamanan dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi dan dukungan teknis agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pedoman standarisasi pembangunan aplikasi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/ Men.Kominfo/11/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standarisasi Pembangunan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Diatur tentang : Ketentuan Umum; Perencanaan; Kebijakan; Kelembagaan; Standarisasi Pembangunan Aplikasi; Infrastruktur TIK; Layanan; Pembiayaan; Pembinaan. Pengawasan dan Pengendalian. Perangkat Daerah terkait pembangunan aplikasi menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 19 Tahun 2021
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan perizinan secara elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan perizinan secara elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Kooordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan secara elektronik meliputi Jenis Layanan Perizinan, Pelaksanaan Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Hak Akses, Tanda Tangan Elektronik, Dokumen Elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
