Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2021

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit TIK; d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE; e. Penyelenggara SPBE; dan f. Percepatan SPBE.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pati

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pati

Tanggal Penetapan

24 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

24 Mei 2021

Tanggal Berlaku

24 Mei 2021

Sumber

BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.29

Subjek

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pati

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

FILE-FILE PERATURAN

29_PERBUP_NO_29_TH_2021_TTG_SPBE__salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

spbe

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu; b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (smart city) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit TIK; d. Pemantauan dan Evaluasi SPBE; e. Penyelenggara SPBE; dan f. Percepatan SPBE.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
34 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 29 Tahun 2021

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT