Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 553 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara serta Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung Lainnya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Asuransi Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...AINNYA YANG DIBI.pdf

program jaminan sosial ketenagakerjaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2022/NO.90, LL Kab.Kubu Raya : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Aparatur Sipil Negara serta Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendukung Lainnya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Sasaran Penerima Program; Persyaratan Penerima Program; Mekanisme Pendataan; Besaran Iuran; Penganggaran; Penangan Pengaduan dan Koordinasi; Pemberhentian Kepersertaan; Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
3 Halaman dan 5 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penularan Stunting Terintegrasi

Abstrak

Desa Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP NO.82 TAHUN 2022.pdf

peran

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penularan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

a bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gyzi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya; b. bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gSzi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada d" anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.OO0 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa/kelurahan, perlu disusun pedoman bagt Desa/kelurahan dalam pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurtrf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s063); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tarlrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentar.g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peratural Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 18 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2Ol7 tentatg Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2l tentang percepatan penurunan stanting ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2O2l Nonor 1721; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288); 12. Peratural Menteri Kesehatan Nomor 2269IMENKES/PER/XI/2011 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 20 16 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149); n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keualgan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 159); D" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.O7 12019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaal Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); '8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayan Masyarakat Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2721; 'A. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2O2l tentang rencana aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting Indonesia Tahun 2O2I Tahun 2021) - -4 2024 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 'b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor ll Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 1 1); n. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB V PELAKU DAN PERAN PELAKU KONVERGEN PENURUNAN STUNTING BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB VII KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN BAB VIII PELAKSANAAN PENCEGAHAN STUNTING BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
36 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 74 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkayang

Abstrak

Kesehatan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 74...PATEN BENGKAYANG.pdf

percepatan-penurunan-stunting

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2022/NO.74, LL KAB. BENGKAYANG: 35 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bengkayang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Percepatan Program Nasional Penurunan Stunting, dan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Desa, maka perlu untuk melakukan langkah-langkah percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Bengkayang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pilar Pencegahan Stunting; Strategi Percepatan Penurunan Stunting; Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; Koordinasi; Peran Kelembagaan Masyarakat; Dukungan Kampanye Penurunan Stunting; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
17 halaman aturan dan 18 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

2022perbupponorogo073.PDF

KESEJAHTERAAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 No 73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai• nilai Pancasila, permasalahan sosial seperti adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan perlu dihentikan karena tidak sesuai dengan norma agama, norma h ukum, dan norma kehidupan masyarakat; b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, diperlukan upaya penanganan terpadu yang dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya rehabilitasi kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak serta mencapai kesejahteraan sosial sebagai seorang Warga Negara Repu blik Indonesia; c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diperlukan tersusunnya produk hukum daerah yang menjadi pedoman dalam penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kabupaten Ponorogo; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kata praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengu bah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten dalam lingkungan Propinsi J awa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007); 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat J enderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273); 16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. kriteria gelandangan, pengemis dan anak jalanan; b. penanganan gelandangan, pengemis dan anakjalanan; c. satuan tugas penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan; d. peran serta masyarakat; dan e. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP NO 72 TAHUN 2022.pdf

penyelenggaraan - sistem - layanan - rujukan - terpadu - untuk - penanganan - fakir - miskin - dan - orang - tidak - mampu

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesabilitas masyarakat miskin dan orang tidak mamapu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permensos No. 15 Tahun 2018 maka perlu meentapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Sisatem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010l Permensos No. 15 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara SLRT, Pelayanan SLRT, Koordinasi Dan Kemitraan, Pemantauan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP NO 71 TAHUN 2022.pdf

pusat - kesejahteraan - sosial - penanganan - kemiskinan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya memberi pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Keniskinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2011; UU No. 6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 seagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permensos No. 15 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalay No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Kedudukan Susunan Dan Stuktur Puskesos, Tugas Fungsi Dan Sasaran, Proses Pelayanan Puskesos, Biaya, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Perbup-No-70_2022-tentang...ersalinan-Gratis.pdf

Kesehatan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Lumajang Nomor 70 Tahun 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang, perlu menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pelayanan persalinan gratis; c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan persalinan gratis perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. Pasal 28h ayat (1) UUD 1945; 3. UU Nomor 12 Tahun 1950; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 40 Tahun 2004; 7. UU Nomor 36 Tahun 2009; 8. UU Nomor 12 Tahun 2011; 9. UU Nomor 13 Tahun 2011; 10. UU Nomor 23 Tahun 2014; 11. PP Nomor 23 Tahun 2005; 12. PP Nomor 39 Tahun 2012; 13. PP Nomor 12 Tahun 2019; 14. PP Nomor 64 Tahun 2020; 15. Permenkes Nomor 6 Tahun 2018; 16. Permenkes Nomor 7 Tahun 2021; 17. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; 18. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; 19. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2000; 20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dengan sasaran meliputi : a. masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM; b. masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait dengan kriteria sebagai berikut : a. masyarakat Kabupaten Lumajang; dan/atau b. masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 70 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH MAPPADECENG

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP 70 TAHUN 2022 PENY...AN RUMAH SINGGAH.pdf

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH MAPPADECENG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 70

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH MAPPADECENG

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, dimana pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar Panti Sosial dilakukan pada Rumah Singgah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Mappadeceng;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026; 8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Sosial, Rumah Singgah, Pekerja Sosial Profesional, Psikolog, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Klien Pelayanan Rumah Singgah, Pelayanan Rumah Singgah, Hari. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH Bagian Kesatu Sasaran. Bagian Kedua Pelaksana Tugas. Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana. Bagian Keempat Fungsi Pelayanan. BAB IV TATA CARA PELAYANAN. BAB V TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN. BAB VI PEMBIAYAAN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pengaturan, Pengawasan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Subsidi, PSO Pengawasan/Audit Internal Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...UPATEN KUBU RAYA.pdf

PELAKSANAAN PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2022/NO.69, LL Kab.Kubu Raya: 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengaturan, Pengawasan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan program Konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram bersubsidi serta menjamin ketersediaan pasokan LPG agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin bagi masyarakat pengguna, perlu adanya pelaksanaan pengaturan, dan pengawasan mengenai pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram bersubsidi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009;
Ketentuan Umum; Pengalokasian Dan Pendistribusian; Harga Jual; Perizinan Pangkalan; Larangan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
2 Halaman dan 5 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 66 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Bengkalis No. 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Download file:

Nomor 66 - 2022.pdf

Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD. 2022/No. 67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 37) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT