Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2021/NO.45, LL KAB. KAYONG UTARA : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.28 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Kerja Sama, Bentuk Kerjasama, Pendelegasian Wewenang, Tata Cara Kerja Sama, TKKS RSUD, Format Naskah Kerja Sama, Hasil Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2018
pedoman - teknis - pembentukan - dewan - pengawas - rumah - sakit - umum - daerah - kabupaten - bekasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2018/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Permendagri No. 61 Tahun 2007 menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas RSUD Kab. Bekasi Dan dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan Perpu yang berlaku maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas RSUD Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagiamana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; Permenkeu No. 109/PMK.05/2007; Permenkes No. 10 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 2 Tahun 2012; Perbup Bekasi No. 69 Tahun 2016; Kepbup Bekasi No. 445/Kep.206/RSUD/2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembentukan Dan Kedudukan Dewan Pengawas, Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Tugas Kewajiban Dan Wewenang Dewan Pengawas Rumah Sakit, Rapat Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
11 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara merupakan salah satu sarana kesehatan di Kota Tangerang Selatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar profesional, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan tata kelola, pelaksanaan standar pelayanan minimal, dan kerja sama badan layanan umum daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 755/Menkes/ Per/IV/2011; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 14 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kelembagaan Bab III Prosedur Kerja Bab IV Pengelompokan Fungsi Bab V Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bab VI Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bab VII Kerjasama Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD No 46 tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LOGO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:
a. bahwa logo memiliki makna sebagai bentuk ekspresi dan
visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang
yang memiliki filosofi khusus suatu daerah;
b. bahwa hingga saat ini Perusahaan Daerah Air Minum
Penajam Paser Utara belum memiliki logo perusahaan sebagai
simbol visi dan misi perusahaan dalam memberikan layanan
penyediaan air bersih kepada masyarakat;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser
Utara belum memuat pengaturan mengenai logo perusahaan
maka diperlukan suatu landasan hukum sebagai pedoman
penggunaan logo perusahaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 7 tahun 2002; UU 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; Perda PPU No 5 tahun 2005
Logo PDAM adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum. Logo PDAM bertujuan untuk menampilkan identitas PDAM yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan
semangat dan motivasi baru bagi PDAM dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Logo PDAM berbentuk tetesan air berwarna biru yang di dalamnya terdapat singkatan “DT” dengan siluet kepala rusa sambar berwarna putih menempel pada huruf “D” dan di luar lingkar tetesan terdapat tulisan “DANUM TAKA” berwarna kuning dan PDAM Penajam Paser Utara berwarna biru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2018.
4 hlm. 1 lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 45 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata RuangBUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengadaan Barang/JasaTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenzgaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 33015)
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - BUMD/Badan Usaha Milik Daerah - Pengadaan Barang/Jasa - Transportasi Darat/Laut/Udara
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71025
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Untuk Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate gover-nance) dalam kepemilikan aset prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, perlu diubah dengan menetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
PERGUB ini mengatur mengenai perubahan ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenzgaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 33015)
2 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2016
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Bekasi No. 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraPerbankan, Lembaga KeuanganStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Cirebon No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2016/No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
ABSTRAK:
bahwa adanya perubahan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit menyatakan komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola linis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No 10 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015; Kepmenkes No 1333/Menkes/SK/XII/1999; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Perda Kab Sukoharjo No 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 2 dan angka 5 Pasal 1, penyisipan angka 19a, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6, ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10, Paragraf 4 Pasal 22, Bagian Ketujuh, Paragraf 1 dan Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, penghapusan Pasal 129, perubahan Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 136, penghapusan Pasal 141 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 diubah.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyertaan modal yang disetor Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005,Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu tentang penambahan penyertaan modal maka jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga yang semula Rp46.46 3.654.151,00 menjadi Rp57.547.154.151,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat