Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat guna memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan
antar pemilik rumah sakit dengan pengelola/manajemen serta staf medik, keperawatan dan tenaga fungsional lainnya, perlu membuat peraturan internal rumah sakit (hospital by
law), sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 2? Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes Nomor
49 Tahun 2013; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Perwali Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019; Perda Kota Banjarmasin Womwr 3 Tahun 2014; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang memuat Ketentuan Umum; Nama, Logo Dan Makna Logo Rumah Sakit; Alamat dan Kelas Rumah Sakit; Visi, Misi, Nilai-Nilai, Filosofi dan Nilai Organisasi; Kedudukan Rumah Sakit; Tujuan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi Dan Pejabat Pengelola Rumah Sakit; Pelaksana; Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksaan Intern; Hubungan-Hubungan Dalam Peraturan Internal Rumah Sakit; Rapat-Rapat; Kerahasiaan dan Informasi Medis; Hak dan Kewajiban Pasien; Pengawasan dan Sanksi; Penyelesaian Sengketa Tenaga Kesehatan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
32 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
ABSTRAK:
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaan perlu dilakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Kerja, dan Peningkatan Produktivitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 13 Th 2003; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Kepmenaker No 17 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 th 2019; Perwal Kota Tangerang No 1 Th 2017 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 52 Th 2017.
Perubahan Peraturan wali kota Tangerang tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum Pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas perlu diadakan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 1 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 18 Th 2016; Perda Kota tangerang No 15 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 2 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 62 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja; 4. Eselonisasi; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana,
Dan Utilitas Perumahan, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Perencanaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu
dilakukan perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 26 Th 2007; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 1997; PP No 88 Th 2014; PP No 14 Th 2016; Permendagri No 9 th 2009; Perda Kota Tangerang No 5 Th 2017; Perwal Kota Tangerang No 67 Th 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 67 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 71 Tahun 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Lowongan Kerja, Penerimaan dan Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka layanan kepada masyarakat khususnya dibidang Penempatan Tenaga Kerja, maka diperlukan adanya informasi lowongan kerja, penerimaan dan tata cara pelaporan hasil penerimaan tenaga kerja secara terbuka.
UU No 2 Th 1993; UU no 13 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Kepres No 4 Th 1980; Permen Tenaga Kerja No 39 Th 2016; Kepmen Tenaga Kerja No Kep.100/MEN/VI/2004.
1. Ketentuan Umum; 2. Informasi Lowongan Kerja dan Rekruitmen Tenaga Kerja; 3. Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja; 4. Pembinaan dan Monitoring; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD TAHUN 2019 NOMOR 66/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah; Lampiran Bab III Huruf C angka 2 huruf b dan angka 3 diubah.
TIDAK ADA
53 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menjadikan prioritas utama terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 2 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2018 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3. Koordinasi Penerapan SPM; 4. Pembiayaan; 5. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja terkait perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik namun dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana status perangkat daerah dibidang urusan Kesatuan bangsa dan Politik yang semula berbentuk Kantor berubah menjadi Badan.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 2 Th 2012; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja; 3. Tata Kerja; 4. Kepegawaian; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
26 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD Tahun 2019 Nomor 63
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu untuk meninjau kembali Keputusan Wali Kota.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 33 Th 2004; UU No 26 Th 2007; PP No 8 Th 2006; PP no 6 Th 2008; PP No 8 Th 2008; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 22 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 19 Th 2006; Perda Kota cilegon No 5 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 4 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Renstra Perangkat daerah; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
