kesehatan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Kebijakan Pemerintah
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu rencana aksi pangan dan gizi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Gubernur mempunyai tanggungjawab untuk menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2023-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2017; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
188 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pernbangunan Daerah Tahun 2024-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7).
Bab I Pcndahuluan
Bab ll
Gambaran Umun Kondisi Daerah
Bab 111
Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Bab
v
Tujuan dan Sasaran
Bab Vi Strategis,
Arah Kebijakan, dan Program
Pembangunan Daerah
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan
Program Perangkat Daerah
Pemerintah Penyelenggaraan
Bab VIII Kinerja
Daerah
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
8 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya
perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan
Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a
sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2011-2030;
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 dicabut.
109 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 06 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; b. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 06 Tahun 2022 dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 134 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2022; KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 2 Tahun 2018; PERGUB No. 06 Tahun 2022; PERDA No. 7 Tahun 2022; PERKADA No. 20 Tahun 2023; PERGUB no. 19 Tahun 2022.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Mengubah Pergub No. 6 Tahun 2022
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2023
ENERGI - BARU - TERBARUKAN - PROGRAM - PENINGKATAN
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 05, BD 2023/5
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peningkatan Program Energi Baru dan Energi Terbarukan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi potensi energi baru dan energi terbarukan yang cukup besar di Daerah, perlu dikelola dengan baik untuk transisi energi agar mendatangkan ketahanan energi, kemanfaatan ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan ketersediaan energi baru dan energi terbarukan serta memperoleh pencapaian target program rencana umum energi daerah yang diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Program Energi Baru dan Energi Terbarukan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2021; Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 4 Tahun 2020; Perda Prov. Kaltim No. 8 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program AMET; Pembinaan dan Pengawasan; Insentif; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
10 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU no. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2022; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 4 Tahun 2021.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
1092 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bahwa Rencana pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan prencanaan pembangunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 58 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 1 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Sistematika RPD, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD, Tata Cara Perubahan RPD, ketentuan penutup. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman pada masa kekosongan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sebagai payung hukum perencanaan untuk tahun 2024-2026.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
12 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045
ABSTRAK:
bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk,
meningkatkan kualitas penduduk, menyeimbangkan
persebaran penduduk, mengoptimalkan pembangunan
keluarga dan menertibkan administrasi kependudukan,
diperlukan kebijakan pembangunan kependudukan
dalam jangka waktu tertentu yang terarah, efektif dan
terukur serta memberikan hasil optimal bagi
kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan
kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar
terarah, efektif dan terukur serta guna mencapai hasil
optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu disusun
Grand Design Pembangunan Kependudukan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden
Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan Grand
Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi,
terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
mengikutsertakan peran masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta agar
pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2020-2045;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penetapan GDPK
Bab IV Sistematika
Bab V Pelaksanaan GDPK
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
52 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, perlu didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional dan produktif. Dalam rangka penataan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan daerah, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Anjab dan ABK.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PermenPAN RB No.01 Tahun 2020; PermenPAN RB No.45 Tahun 2022; Perda Provinsi Kaltara No.16 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Anjab dan ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Anjab dan ABK dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Hasil Anjab berupa informasi jabatan dan peta jabatan, sedangkan hasil ABK berupa jumlah formasi jabatan dan kebutuhan ASN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja jabatan. Informasi jabatan dan peta jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pemerintah Daerah melaksanakan Anjab dan ABK sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Untuk kelancaran pelaksanaan Anjab dan ABK, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Anjab dan ABK. Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Anjab dan ABK pada Perangkat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Evaluasi dan pengendalian pengaturan Anjab dan ABK sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian, Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Pendanaan atas pelaksanaan Anjab dan ABK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 52);
b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 53);
c. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 54);
d. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 55);
e. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 56);
f. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 57);
g. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 58);
h. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 59);
i. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 60);
j. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 61);
k. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 62);
l. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 63);
m. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 90 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 90);
n. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 65);
o. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 66);
p. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 67);
q. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 68);
r. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 69);
s. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tabun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 70);
t. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 71);
u. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 72);
v. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 73);
w. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 74);
x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 101 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 101)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 101 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 75);
y. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 76);
z. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 77);
aa. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 78);
bb. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 79);
cc. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 80);
dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
1. 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 81);
ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 108 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 108 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 82);
ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 83); dan
gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 84);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
184 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, perlu adanya suatu sistem perencanaan dan strategi yang terkoneksi dengan sistem lainnya sesuai dengan pemerintahan yang baik; bahwa untuk menyediakan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan dengan standar pelayanan kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu adanya rencana strategis.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri 79 Tahun 2018; Pergub No. 19 Tahun 2018
Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Bab III Sistematika Rencana Strategis Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
