Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja
yang menitikberatkan pada peran, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat melalui
penyelenggaraan padat karya infrastruktur dalam
kegiatan pembangunan; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan padat karya infrastruktur, perlu
disusun pedoman pelaksanaannya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018.
Materi Pokok: Prinsip, Jenis Kegiatan, dan Kriteria Padat Karya Infrastruktur, Pengajuan Proposal Kegiatan, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pendanaan, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin berjalannya program/kegiatan
pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Klaten
secara transparan, efektif, efisien, akuntabel,
partisipatif, terukur, dan berkelanjutan perlu dilakukan
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Organisasi Pengendali Program dan Kegiatan
Bab V Objek Pengendalian Program dan Kegiatan
Bab VI Mekanisme Pengendalian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bab VII Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Bab IX Penghitungan Progress Fisik dan Keuangan
Bab X Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Bab XI Pelaksanaan Kegiatan di Luar APBD
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2020 dicabut.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nornor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran
Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka penyusunan
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 agar dapat
berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien, perlu
ditetapkan standar biaya untuk setiap unit barang/jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang
Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Masukan terdiri dari sebagai berikut Standar Satuan Harga; Analisis Standar Belanja; Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan Standar Biaya Umum yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
530 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3kg di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa LPG tabung 3 kg merupakan bahan bakar yang
mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti
penggunaannya, kemasannya, volume dan/ atau harganya
yang masih harus diberikan subsidi, yang perlu diatur
penyediaan dan pendistribusiannya; bahwa Pemerintah Pusat telah melakukan pengaturan
mengenai Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg,
sehingga tidak diperlukan lagi pengaturannya oleh Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan
Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, kewenangan
Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pembinaan dan
pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG Tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
(LPG) Tabung 3 kg Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Di Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2011 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 56/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Belanja Wajib dalam penanganan dampak inflasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022.
Pedoman bagi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan belanja tidak terduga untuk mendanai belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan inflasi daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
b. bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Kabupaten Gresik, diperlukan evaluasi intern lingkup Inspektorat Kabupaten Gresik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakartasebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
mengatur tentang pedoman pelaksanaan evaluasi intern lingkup Inspektorat Kabupaten Gresik yang memuat evaluasi intern pada tata kelola dan program/kegiatan/sub kegiatan, serta pengendalian evaluasi intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna pencapaian program dan kegiatan
Perangkat Daerah agar pertanggungjawabannya
berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, perlu
mengatur pedoman teknis audit kinerja berbasis risiko;
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan yang
sama bagi Auditor di Inspektorat Kabupaten Temanggung
dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko, perlu
diatur Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 08 Tahun 2020; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 09/D3/04/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko sebagai petunjuk/acuan bagi
Auditor pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melakukan audit kinerja berbasis risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko dalam rangka untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran kepada manajemen dalam rangka perbaikan tata kelola Perangkat Daerah yang tertuang dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
75 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah desa dengan emerintah daerah dan kebijakan prioritas pengguna dana desa guna mendukung keberhasilan
pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran berkenan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendpatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 7 eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
-
-
79 Halaman/Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022;
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.
KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan
belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP.
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau media dalam jaringan;
c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;
e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
75 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
