Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010 ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 2010, untuk Pemerintah Kabupaten Pati mendapat alokasi prognosa definitif dana tambahan penghasilan bagi guru PNSD Kabupaten Pati; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan pada tanggal 16 Nopember 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004 ; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009 ; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005;PP Nomor 57 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010
Dalam PERBUP ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2010 diubah
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Atas Pencapaian Target Dan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Optimal, Maka Perlu Diatur Pembagian Hasil Penerimaan Dari Insentif Atas Pencapaian Target PBB Sektor Pedesaaan Dan Perkotaan, Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (BP-PBB), Kepada Pelaksana Kegiatan Pemungutan;
UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 1994; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Pembagian Hasil Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan, Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2010.
Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Maka Peraturan Bupati Nomor
24 Tahun 2009 Dan Keputusan Bupati Yang Berhubungan Dengan Pembagian Insentif
Dan Biaya Pemungutan PBB Sebelumnya Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2010
PERBUP Kab. Temanggung No. 69 Tahun 2009 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahon Anggaran 2010 Di Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2010 No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Temanggung No. 69 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kab. Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2010 Perubahan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 76 Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sek.tor Pertanian Tahun Anggaran
2010, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Talmn 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kab. Temanggung No. 15 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 100 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun
2010.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2010 mengubah ketentuan Pasal I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 terkait Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan diumumkan melalui Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
Peraturan Bupati Temanggung no. 69 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kab. Temanggung Diubah
8 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 62 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,
Pegawai Negeri Sipil diberi Tambahan Penghasilan Pegawai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan adanya status Pegawai Negeri
Sipil yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas belum diatur dan kemampuan keuangan daerah,
maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 62 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009 serta sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 62 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD.2010/NO.2 SERI B
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam
mengoptimalkan aset daerah berupa penentuan titik
strategis lokasi reklame yang akan memberikan manfaat
ekonomis bagi penyelenggara reklame;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan
penyelenggaraan reklame luar ruang diperlukan tata cara
prosedur perizinan reklame, perhitungan pajak reklame
dan prosedur pemanfaatan aset daerah yang berupa titik
lokasi reklame; c. bahwa dengan berubahnya kelembagaan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan pengelolaan
penyelenggaraan reklame dapat berjalan efektif, efisien
dan optimal.
Dasar Hukum: Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis-Jenis Reklame; Proses Perizinan Penyelenggaraan Reklame; Dasar Pengenaan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Harga Dasar Perhitungan Konsesi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
Jumlah Halaman: 32 hlm; Lampiran: 33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 61 Tahun 2010
RENCANA PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - KESEHATAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2010/686
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VI1/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; SPM Bidang Kesehatan; Penanggung jawab Penyelenggaraan SPM; Pelaporan; Pelaporan; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 61 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 61/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4.UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 100 Tahun 2000; 11. PP Nomor 9 Tahun 2003; 12. Nomor 32 Tahun 2004; 13. PP Nomor 58 Tahun 2005; 14. PP Nomor 79 Tahun 2005; 15. PP Nomor 38 Tahun 2007; 16. PP Nomor 41 Tahun 2007; 17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 23. Perda Kabupaten SItubondo Nomor 2 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008.
Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perijinan Jasa Usaha;
d. Seksi Perijinan Tertentu;
e. Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka agar dalam pelaksanaan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomnor 79 Thun 2005; Peraturan Pemenintan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomnor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Pajak
Bab III Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Bab IV Dasar Pengenaan Tarif Pajak
Bab V Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak
Bab VI Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
Bab VII Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak
Bab VIII Tata Cara Pembayaran
Bab IX Tata Cara Penagihan Pajak
Bab X Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
Bab XI Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Bab XII Pemeriksaan
Bab XIII Keberatan dan Banding
Bab XIV Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XV Kadaluwarsa
Bab XVI Insentif Pemungutan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2010 N0. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nornor 26 Tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, agar
distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg tepat sasaran,
berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta
menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan
penataan dan pengawasan.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 002 / PUU-I / 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007
Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021
Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : pedoman penyelenggaraan penataan
dan pengawasan distribusi LPG Tabung_ 3 Kg agar tepat sasaran, efektif dan
efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta menjamin keselamatan minyak dan
gas bumi. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan dalam koordinasi instansi
terkait untuk melaksanakan penataan dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3
Kg.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
27 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
