Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2010/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; bahwa untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pernerintah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010, sehingga perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; Peratuan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Bab IV Pelaksanaan Penyertaan Modal
Bab V Pengelolaan Penyertaan Modal
Bab VI Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Bab VII Anggaran
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 42 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2011/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo secara lebih optimal, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; 11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986; Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Laba
Bab III Direksi
Bab IV Kepegawaian
Bab V Disiplin Pegawai
Bab VI Penyelesaian Perselisihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 42 Tahun 2022
PERUSAHAAN DAERAH-PANDEGLANG-BERKAH MAJU-PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju Untuk Melaksanakan Pengelolaan Rumah Susun Banten West Java TDC Provinsi Banten
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,serta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Banten West Java TDC
Provinsi Banten Antara Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 947/BA/Dr/2022 dan 648/1686-DPKPP/2022, perlu dilaksanakan pengelolaan rumah susun Banten West Java TDC Provinsi Banten berupa penugasan kepada BUMD Perusahaan Daerah Pandeglang
Berkah Maju;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011; Undang–UndangNomor 20 Tahun 2011; Undang–UndangNomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Penugasan; Pendanaan dan Dukungan Pemerintah Daerah; Pelaporan; Kelembagaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Nomor 6 Tahun 1999, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, rincian penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, bentuk penyertaan modal, pelaporan, tata usaha dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No 54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Kab, brebes No 10 Tahun 2008; Perda Kab Brebe No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; anak Perusahaan; Dewan Pengawas; Penghasilan Dewan Pengawas, Seleksi Direksi; Penghasilan Direksi; Pengadaan Barang dan Jasa; Kerja Sama; Pinjaman; Pelaporan Dewan Pengawas; pelaporan Direksi; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Pembinaan dan Pengawas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2019/ No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Daerah
perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien
dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas
proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan
pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh BUMD di Kabupaten Rembang dengan menggunakan anggaran :
a. dana perusahaan/BUMD di Kabupaten Rembang;
b. dana hibah; dan
c. sumber dana lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi. Hal yang diatur yaitu:
1. Prinsip Penetapan Penghasilan
2. Penghasilan Dewan Pengawas
3. Penghasilan Direksi
4. Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang perlu adanya perubahan susunan keanggotaan panitia seleksi calon Direktur Perumda Simpurusiang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2018.
Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 59) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 59) diubah.
II Pasal (4 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023;
Ketentuan Umum; Logo Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
1 Halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
