Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 600 peraturan dalam 0,006 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Kemudahan atas Impor Mesin dan Peralatan beserta Bahan Baku/Penolong dalam Rangka Restrukturisasi Usaha

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1995.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1994

• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu

Pameran Produksi Indonesia 1995

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1994.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri

Abstrak

Perindustrian

Download file:

INPRES Nomor 8 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Industri Perkapalan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1974

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Sensus Industri Tahun 1974/1975

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 11 Tahun 1974.pdf

Sensus Industri

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sensus Industri Tahun 1974/1975

ABSTRAK:

Tersedianya data statistik tentang Industri termasuk pertambangan listrik, Gas dan air yang lengkap dan terperinci serta cukup bermutu sangat diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan dibidang yang bersangkutan serta diperlukan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang dituangkan dalam Repelita II dan seterusnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 1960; UU Nomor 7 Tahun 1960; PP Nomor 16 Tahun 1966; dan Keppres Nomor 9 Tahun 1973.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Biro Pusat Statistik dalam penyelenggaraan sensus industri.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1974.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perindustrian

Abstrak

Perindustrian

Download file:

2024 perda demak no 15_OCR.pdf

penyelenggaraan-perindustrian

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perindustrian

ABSTRAK:

bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri di daerah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilainilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional; bahwa penyelenggaraan perindustrian di Daerah sangatlah dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan sektor perindustrian, meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan; bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan perindustrian, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perindustrian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Tugas Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Industri, Sarana Dan Prasarana Industri, Sumber Daya Industri, Pelayanan Perizinan, Pemberdayaan Industri, Penanaman Modal, Bidang Industri Dan Fasilitas Industri, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Dan Sinergitas, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
28 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Abstrak

Lingkungan Hidup Perindustrian

Download file:

Perda Pati No 9 Tahun 2024_OCR.pdf

pengelolaan-air-limbah-domsetik

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NOMOR.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

bahwa terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta pemenuhan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Air Limbah Domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pengelolaan air limbah domestik, perlu pengaturan mengenai pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sinergitas Dan Kerja Sama, Kelembagaan, Hak Dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Perizinan Berusaha, Insentif Dan Disinsentif, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2024.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
47 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038

Download file:

PERDA 8 TAHUN 2024.pdf

rencana pembangunan industri

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038

ABSTRAK:

bahwa pembangunan industri di Daerah harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan terdapat perubahan lokasi dan luasan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purworejo serta adanya peninjauan kembali terhadap sasaran kuantitatif dan capaian kinerja indikator pembangunan sektor industri, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam perubahan rencana pembangunan industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 7 dan perubahan Ketentuan angka 1 huruf C Bab II, tabel 6 huruf B Bab III, serta huruf A, huruf C, dan tabel 12, tabel 13, tabel 14, tabel 16 huruf E Bab IV dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2018 diubah.
32 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Sukoharjo No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038

Download file:

Perda Sukoharjo Nomor 7 T... 2024_signed_OCR.pdf

rencana-pembangunan-industri-2025-2044

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong serta mewujudkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan umum melalui peningkatan struktur Industri yang terintegrasi secara terencana dengan memperhatikan potensi sumber daya Industri Daerah; bahwa sektor Industri merupakan salah satu penggerak utama di Kabupaten Sukoharjo, sehingga diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri yang sesuai dengan keserasian dan keseimbangan dalam kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerIndustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2024-2044, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038
99 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

7_RPIK.pdf

rencana pembangunan industri

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyat dan untuk mewujudkan konsep Negara hukum modern dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan industri; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional, perlu menerapkan prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4)Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2024-2044, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
15 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 1989.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 1984.