Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.122 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 71 Tahun 1958.pdf

Pengubahan- Undang-Undang-Mata- Uang- Tahun- 1953

1958

Undang-undang (UU) NO. 71, LN. 1958 No. 125, LL BPHN : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang pengubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958No. 46);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal-pasal 89, 97 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Pada dewasa ini beredar uang logam dari alminium satu sen, lima sen, sepuluh sen,dua puluh lima sen dan uang logam nekel dari lima puluh sen;Perbuatan uang logam dari nekel mengalami kemacetan oleh karena bahannya(nekel) sukar sekali di dapat dewasa ini, padahal mata uang ini sangat dibutuhkan dalammasyarakat. Karena itu kebutuhan ini perlu segera dipenuhi.Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keuangan dengan ini perludikeluarkan uang logam yang lebih tinggi dari pada lima puluh sen, yaitu rupiah dan duasetengah rupiah.Uang logam ini akan lebih tahan lama dalam peredaran dari pada uang kertasPemerintah.Uang kertas ini akan ditarik dari peredaran jika telah ada cukup uang logam beredardalam masyarakat.Mengingat kebutuhan masyarakat maka pembuatan uang-uang logam ini perlusegera dilakukan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 1958.
Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (
-
5

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1958

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Bagian II- Kementerian- Luar- Negeri-dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 26, LN. 1958 No. 76, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sepertiberikut :BAGIAN IIKEMENTERIAN LUAR NEGERIBAB I (Pengeluaran)2.1.Kementerian dan pengeluaran umum.....25.706.0002.2Perwakilan di luar negeri ..............66.407.0002.3 Pengeluaran tidak tersangka : ...........500.000Jumlah .........92.613.000(Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1958

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Bagian I -Pemerintah-Agung -dan- Badan-badan- Pemerintahan- Tertinggi-dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1958 No. 75, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badanPemerintahan Tertinggi Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badanPemerintahan Tertinggi
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 4

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 1957.pdf

Pembebasan- Saudara- Untung- dari- Penggantian- Uang

1957

Undang-undang (UU) NO. 30, LN.1957/No. 102, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam surat permohonan tersebut oleh Saudara Untungdikemukakan beberapa hal, yaitu bahwa kekhilafan yang diperbuat,disebabkanoleh kekhilafan Kantor Pusat Perbendaharaan di Jakartadan kecurangan oleh pegawai dari Kawedanan Losarang SaudaraSubro Malisi bin Muchamad,b.bahwa berhubung dengan satu sama lain ada cukup alasan untuk membebaskan Saudara Untung sebagian dari pembayaran penggantiantersebut di atas,.
Pasal 19 "Indische Comptabiliteitswet" dan pasal 89 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia,
Saudara Untung dibebaskan dari penggantian uang sejumlah Rp.214.800,-(dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yaitusebagian dari jumlah Rp. 214.900,-(dua ratus empat belas ribu sembilanratus rupiah), yang harus diganti oleh Saudara Untung menurut suratkeputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 20 Januari 1955 No.G.340/55

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1957.
-
-
3

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1957

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1957.pdf

Pemberian- Kuasa- Kepada- Menteri- Keuangan- Untuk- Mengambil- Uang -Muka- Pada- Bank- Indonesia- Lebih- Daripada -Batas- Yang- Ditetapkan -Dalam -Pasal- 19 -Ayat 2- Undang-Undang- Pokok- Bank -Indonesia -1953 -(Undang-Undang No. 11 -Tahun 1953-); (Lembaran-Negara- Tahun-1953 -No. 40)

1957

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1957 No. 16, TLN NO. 1167, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

ABSTRAK:

bahwa, berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1956 yangmenyatakan kekurangan sebesar Rp 1.800,-juta dan karena hutangnegara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp 4.494juta pada 1 Januari 1956, dianggap perlu mengambil tindakan, agarsupaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka padaBank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat(2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undangNomor11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 40)
Pasal 89 dan Pasal 111 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun1956, mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batasyang ditetapkan dalamPasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok BankIndonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintahpada Bank tersebut dalam tahun 1956 berjumlah sebesar besarnya Rp6.700 juta, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum itu dapatdikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang akan diambiloleh Pemerintah dalam tahun 1956

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1956.
-
-
5

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h

Download file:

UU Nomor 32 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1955

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menetapkan

UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1955.pdf

Undang-undang (UU) No. 74 Tahun 1954

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 74 Tahun 1954.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT