Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Tahun 2020/ No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kota Serang yang membangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.
UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 32 Th 2007; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 11 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 12 Th 1961; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenpan RB No 52 Th 2014; Perda Kota Serang No 2 Th 2014; Perda Kota serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Penanganan Benturan Kepentingan; 3. Jenis Benturan Kepentingan; 4. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; 5. Identifikasi Benturan Kepentingan; 6. Mekanisme Pengenaan Sanksi; 7. Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; 8. Pengendalian Dan Pengawasan Benturan Kepentingan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN INTERNAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
ABSTRAK:
sebagai tindak lanjut dari Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka perlu mengatur Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare; untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab dari Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili, pengelola Rumah Sakit dan Staf Medis Fungsional maka perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan Rumah Sakit; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Peedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare pada Dinas Kesehatan.
1. PERATURAN INTERNAL KORPORASI;
2. PEMILIK
3. DEWAN PENGAWAS
4. PENGELOLA RUMAH SAKIT
5. ORGANISASI PELAKSANA
6. ORGANISASI PENDUKUNG;
7. TATA KERJA
8. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
9. REMUNERASI
10. PENGELOLAAN KEUANGAN;
11. TARIF LAYANAN;
12. PRINSIP TATA KELOLA;
13. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
14. PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS;
15. KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR;
16. MONITORING DAN EVALUASI
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
55
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2020/NO.14, LL Kota Singkawang : 17 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional, penuh integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehjormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, maka dipandang perlu menyusun kode etik pengelola pengadaan barang/jasa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.16 Tahun 2018, Perda no.3 Tahun 2016, Perwako No.54 Tahun 2019, perwako No.12 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan Keputusan; Sanksi; Sekretariat; Keuangan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
Pencabutan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini memiliki 17 halaman;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2020
PERTELAAN - PENGESAHAN - AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD Tahun 2020 No. 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pertelaan dan Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun
ABSTRAK:
Pemerintah daerah menjamin setiap warganya berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melindungi masyarakat dalam kepemilikan satuan rumah susun.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No. 3 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Pertelaan; 3. Akta Pemisahan Rumah Susun; 4. Batas Pemilikan Satuan Rumah Sususn; 5. Tim Pengesahan dan Akta Pemisahan Rumah Susun; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Larangan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa daiam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Kata Pasuruan, perlu menciptakan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, dengan menyusun Pedoman Penanganan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kata Pasuruan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
Un.dang-Un.dang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup peraturan ini adalah sebagai acuan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2020
Sistem Pengendalian Intern-Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/08
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan warga; Dan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perlu dilakukan pengawasan secara fungsional; Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, menyatakan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi : fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Banjar, perlu disusun pedoman kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Pengawasan, Pelaksanaan, Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Tahun 2020 No. 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 11 Th 2009; Perpres No 63 Th 2017; PP No 39 Th 2012; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2016.
TATA CARA PENGANGGARAN - PENATAUSAHAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - BELANJA TAK TERDUGA
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Tahun 2020/No. 8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No 17 Th 2003; UU No 24 Th 2007; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 4 Th 2020; Permendagri No 20 th 2020; SK Bersama Mendagri dan Menkeu tahun 2020.
PENETAPAN - BESARAN DANA ALOKASI UMUM - TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN - apbd
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Tahun 2020 No. 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Yang dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa rincian DAU
Tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Permenkeu No 8/PMK.07/2020; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 82 Th 2016; Perwal Kota Tangerang No 19 Th 2018; Perwal Kota Tangerang No 11 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 92 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Jumlah DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan; 3. Mekanisme Pengalokasian bantuan Pendanaan Kelurahan; 4. Rincian Pembagian DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
