Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah perlu disusun kebijakan akuntansi keuangan
daerah; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 Tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor 17 Properti Investasi maka perlu dilakukan
perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes
Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Brebes;
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021; Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2022 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak baik itu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, wajib dijamin pemenuhannya oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa pencehagan perkawinan anak merupakan salahsatu indikator klaster yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diwujudkan melalui upaya sinergitas dan kolaborasi pencegahan perkawinan usia anak, sehingga perlu diatur pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022; Perda Poso Nomor 6 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak, penguatan kelembagaan, upaya pendampingan dan pemberdayaan, Pengaduan, Pelaksanaan kebijakan, Pemantauan dan evaluasi, Pelaporan, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2024/NO.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PEMBERIAN TPP;PENGELOLAAN KINERJA;PENILAIAN PEMBAYARAN TPP;KRITERIA TPP;PERHITUNGAN TPP;TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP;PENGHAPUSAN TPP;PENAMBAHAN ANGGARAN;EVALUASI PELAKSANAAN;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
24 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2024
Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan dengan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengelolaan
Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 4 Tahun 2023; PP NO 35 Tahun 2023; PERDA NO 1 Tahun 2024; PERBUP NO 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
Lampiran File: 56 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2024/NO.24, Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Kompensasi Hari Raya Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah serta Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya bell masyarakat, serta pengendalian inflasi di daerah diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 16 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 96 Tahun 2023; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 110 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Kompensasi Hari Raya bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud Pemberian Kompensasi Harl Raya sebagai apresiasi Pemerintah Kabupaten kepada pegawai non ASN atas kinerja dan pengabdian kepada Kabupaten. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penerima Kompensasi Hari Raya; Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Hari Raya; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2024
Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGSN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisien, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan peraturan menteri dalam negeri No.1 Tahun 2023 tentang tata cara naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, maka peraturan bupati merangin No.23 Tahun 2013 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Kab.Merangin Perlu dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati merangin tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kab.Merangin;
a. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisien, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan peraturan menteri dalam negeri No.1 Tahun 2023 tentang tata cara naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, maka peraturan bupati merangin No.23 Tahun 2013 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Kab.Merangin Perlu dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati merangin tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kab.Merangin;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintahan No.28 Tahun 2012; Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.120 tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.1 Tahun 2023; . Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016;
Ketentuan Umum, Jenis,susunan,dan bentuk naskah dinas, Pembentukan naskah dinas, Pengamanan naskah dinas, Penjabat penandatanganan naskah dinas, Pengendalian naskah dinas, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
24
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, LD Tahun 2024 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama dan Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) dan
Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dan
Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pandeglang No. 13
Tahun 2021.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kerjasama Bab III Investasi Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendairaan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 11 tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 7 Tahun 2018;
Dalam perbup ini diatur tentang anda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah. Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas Jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil KetuaDPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli Bupati, Kepaia Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Kendaraan Dinas Operasional Tamu Very Important Person (VIP); dan
d. Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2024
Perbup Kab. Rembang No. 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Rembang No. 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
PERBUP Kab. Rembang No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum atas terbitnya Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2024 serta adanya penyesuaian penerimaan
daerah dan belanja daerah Alokasi DAU Emarked, DAK
Fisik, DAK Non Fisik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor
43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
