PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19 - SAROLANGUN - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2O2O
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan belanja tidak
b.
terduga dalam rangka penanganan penyebaran Virus COVID-
19 dalam Kabupaten Sarolangun agar dapat digunakan
secara akuntabel, efesien dan efektif, perlu merubah
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2O2O tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
UU 4 TAhun 1984; UU 40 TAhun 2004; UU 24 Tahun 2007; UU 11 Tahun 2009; UU 36 Tahun 2009; Permendagri 20 TAhun 2020; Perbup Sarolangun 13 Tahun 2020; PErbup 38 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup 44 Tahun 2020
PErbup tersebut mengatur mengenai perubahan kedua atas PErbup 38 TAhun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Perbup 38 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 59 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Bengkalis No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis
COVID 19 – PEDOMAN BANTUAN DARI APBD PROVINSI RIAU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2020/No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Ktps.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease (COVID- 19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2020; KEPPRES No. 7 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERGUBRI No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERGUBRI No. 62 Tahun 2018; PERGUBRI No. 29 Tahun 2020; KEPGUBRI No. Ktps.848/V/2020; KEPKA DINSOS No. Ktps.39/DINSOS/V/2020; PERBUB BENGKALIS No. 18 Tahun 2020; KEP. BUPATI BENGKALIS No: 145/Ktps/IV/2020; KEP.BUPATI BENGKALIS No: 147/KTPS/IV/2020; Inpres No. 4 Tahun 2020; Instruksi MENDAGRI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis, yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2020/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Dasar Hukum ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Tata Cara Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum;
Bantuan Hukum Litigasi;
Bantuan Hukum Non Litigasi;
Pencairan Anggaran Bantuan Hukum;
Pelaporan;
Sanksi Administratif;dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
42 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 59 Tahun 2020
Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok Penerima Manfaat (PM) dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdampak Bencana Non Alam akibat Virus Corona, maka Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Bantuan Sosial Sembako;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako kepada Penerima Manfaat (PM) dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2012; PP Nomor 63 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; Permensos Nomor 5 Tahun 2019; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020; Keputusan Mensos Nomor 146/HUK/2013; Perda Nomor 25 Tahun 2007; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Bantuan Sosial, serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi lokal desa, yakni potensi alam, buatan, dan budaya sebagai daya tarik wisata yang mengutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Tahun 2020 yang didukung Pemerintah Daerah melalui alokasi Bantuan Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Program Pengembangan Kawasan Margomarem Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020; dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Kawasan Desa Wisata Lestari, Bantuan Keuangan, Pembiayaan, Pertanggungjawaban, dan Kerugian Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 58 Tahun 2020
APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Siak No. 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan pemerintah daerah perlu memperioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid - 19, maka perlu dilakukan rasionalisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 78 Tahun 2019; Perpres Nomor 88 Tahun 2019; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 130 Tahun 2018; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Perda Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Lampiran: 4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Paser cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dan telah dinyatakan pendemik sehingga mengancam kesehatan, keselamatan jiwa dan kerugian meterial yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kasejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menetapkan Peraturan Bupati Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.22 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2018; Keppres No.11 Tahun 2020; Keppres No.12 Tahun 2020; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.99 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kriteria calon penerima, mekanisme penetapan, pelaporan, penyaluran bantuan sosial, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penggunaan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020, perlu adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomot 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan.
mengatur tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni yang memuat bantuan sosial untuk merehabilitasi/meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020; dan bantuan sosial yang tidak direncanakan bidang rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk merehabilitasi/meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan segera yang belum terencana pada tahun anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
58
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
