Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.245 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 74 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP-NO-74-TAHUN-2013-T...N DI KAB SINTANG.pdf

pajak

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2013/NO.74, TBD No.74, LL KAB. SINTANG: 19 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 ayat (3) peraturan daerah kabupaten sintang nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Kewenangan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Mekanisme Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 74 Tahun 2013

Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup Kulon Progo No.74 ...an dan Perkotaan.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 73 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Dan Pembetulan, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP-NO-73-TAHUN-2013-T...OTAAN DI SINTANG.pdf

pajak-agraria

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2013/NO.73, TBD No.73, LL KAB. SINTANG: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif, Dan Pembetulan, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 23 ayat (3) peraturan daerah kabupaten sintang nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Kewenangan, Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Adminustratif, Dan Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak, Jangka Waktu Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pembetulan, Pengurangan Dan Pembatalan Ketetpan Pajak, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 73 Tahun 2013

Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup Kulon Progo No.73 ...an dan Perkotaan.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 72 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP-NO-72-TAHUN-2013-T...N DI KAB SINTANG.pdf

pedoman-pajak

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2013/NO.72, LL KAB. SINTANG: 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan pasal 10 ayat (3), pasal 13, pasal 14, pasal 17 peraturan daerah kabupaten sintang nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan wilayah kabupaten sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.135 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Tata Kelola, Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan Pelaporan Objek Pajak, Tata Cara Penerbitan, Pengisian Dan Penyampaian SPPT dan SKPD, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pelaporan Dan Penagihan, Tata Cara Pemberian Angsuran Dan Penundaan Pembayaran dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 70 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

perbup_no70_th_2013.pdf

BANJAR-NJOP-PBB-PERDESAAN-PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2013/NO.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuain klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasar Penetapankan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (Lemabaran Negara Republik Indonesioa tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 01 Tahun 2011 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Banjar ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. Bupati adalah Bupati Banjar. 3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. 4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banjar. 6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Pasal 2 Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjar ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini. Pasal 3 Dalam hal ini Nilai Jual Bumi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Banjar ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagaimana NJOP Bumi. Pasal 4 Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banjar ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini. Pasal 5 Dalam hal ini nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banjar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan klasifikasi penetapan nilai jual objek pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
-
-
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 68 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP SOP PBB (1).pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disusun Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Maros; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 15.Peraturan Pemerintah Nornr r 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 17 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Urusan Pembagian Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Badan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, Subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, Surat pemberitahuan Objek Pajak, Lampiran Surat pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Utang Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Nomor Obyek Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah, Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Petugas Pemungut, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Pertanian Ruang Lingkup, Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan PBB-P2 Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran Obyek PBB P2 Paragraf ll Tata Cara Pendataan Objek dan Subyek PBB-P2 Paragraf 3 Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2 Paragraf 4 Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2 Paragraf 5 Tata Cara Pembayaran PBB-P2 Paragraf 6 Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Obyek dan Subyek PBB-P2 Paragraf 7 Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD PBB-P2 1-aragraf 8 Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD PBB yang tidak benar Paragraf 9 Tata Cara Penentuan Kemball Tanggal Jatuh Tempo Paragraf 10 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paragraf 11 Tata Cara Pengurangan PBB-P2 Paragraf 12 Tata Cara Penagihan PBB-P2 aragraf 13 Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2 Paragraf 14 Tata Cara Pemberian lnformasi PBB-P2 Paragraf 15 Prosedur Pencatatan Penerimaan PBB-P2. BAB III FASILITASI. BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
56

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 63 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PerBup No 63 Tahun 2013.pdf

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2013/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Luwu
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Menimbang Mengingat 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER19/PJ/2013 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 15. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
MEMUTUSKAN : Menetapkan: KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LUWU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan; 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daersih Kabupaten Luwu. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu. 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Luwu. 8. Bangunan adalsih konstruksi teknik j'ang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut. 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalali harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 11. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan. 12. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah. 13. Zona Nilai Tanah j'ang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. 14. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB, ad^ah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan. BAB II KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK Pasal 2 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Pasal 3 I (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. (4) Klasifikasi NJOP Bsingunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan. BAB III PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Pasal 4 (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jusd suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakansuatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengancara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatupendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yangberdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Pasal 5 (1) Objek Pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal. (2) Objek Pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual. Pasal 6 Tata Cara Penetapan NJOP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berkala. (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati. (3) NJOP Bumi dan Bangunan yang digunal<an untukmenetapkan pajak pada awal tahun pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah merupakan data NJOP berdasarkan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 8 (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat NJOP Bumi dan DBKB. (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata dalam suatu ZNT. (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan. (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 60 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PerBup No 60 Tahun 2013.pdf

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penetapan Tempat Pembayaran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); Menetapkan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersih sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kcwenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Paj^ Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 7. Pajgik Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 11. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 13. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan. 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaein daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15. Bank Persepsi adalah bsink umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 16. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan PBB Perdesaan dan perkotaan. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang, 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan beseimya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melalcukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalsih surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 21.Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran sementara atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dilakukan, untuk ditukarkan dengan surat tanda terima setoran sebagai bukti pembayaran resmi. BAB II DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA MENGHITUNG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pasal 2 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. (2) NJOP Bumi dihitung dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau menggunakan NJOP pengganti. (3) NJOP Bangunan dihitung dari nilai perolehan baru yang disesuaikan dengan penjnasutan. (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. (5) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupaikan hasil perkalian antara luas areal yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi. (6) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan hasil konversi nilai Bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi NJOP Bumi. (7) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil perkalian antara luas bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi. (8) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOPBangunan sebagaimana dimaksud dalam klasinkasi NJOP Bangunan. (9) NJOP digunakan untuk menghitung ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan. (10) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun. (11) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tarif Pasal 3 (1) Tarif PBB Perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu persen) per tahun; dan b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (3) Untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila seorang WP memiliki lebih dari satu objek Pajak maka pemberlakuan NJOPTKP hanya pada salah satu dari objek Pajak yang dimiliki oleh WP. Bagian Ketiga Cara Menghitung PBB Perdesaan dan perkotaan Pasal 4 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajsik sebagaimana dimaksud d^am Pasal 3 ayat (3). BAB III TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Tempat Pembayaran Pasal 5 (1) Pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang dibayarkan pada loket pembayaran pada Dinas pengelolaan keuangan daerah, Tempat Pembayaran atau Bank Persepsi yang ditunjuk. (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Pasal 6 Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada perjanjian keija sama antara Bupati dengan Pimpinan Bank Persepsi. Pasal 7 Dalam hal pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan terutang pada Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Tempat Pembayaran menandatangani bukti pembayaran PBB yang dilakukan dan diberikan kepada Wajib Pajak. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pasal 8 Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan hams dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan. Pasal 9 (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 10 (1) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB Perdesaan dan perkotaan atas dasar SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan dengan men^unakan TTS. (2) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Petugas pemungut. (3) TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bukti untuk mendapatkan STTS. Pasal 11 Penyetoran PBB Perdesaan dan perkotaan oleh Petugas pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH). BAB IV TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 12 (1) Tata cara penundaan pembayaran atas ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SPPT kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dsin Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 0. membuat surat pemyataan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; d. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa. (2) Syarat-syarat penundaan pembayaran : a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon ditunda; b. apabila ternyata batas waktu 10 (sepuluh) hari keija sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar ke^asaannya tersebut. Pasal 13 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari keija setelah tanggal diterimanya permohonan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk menunda pembayaran BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 59 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

PerBup No 59 Tahun 2013.pdf

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); b. Mengingat J 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalsiman serta laut wilayah kabupaten. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Wajib Pajak adalah oremg pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu , saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 12. Petugas penilai Pajak PBB Perdesaan dan perkotaan adalah Staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar danpada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 16. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. P®®criksaan PBB Perdesaan dan perkotaan adalah serangkaian kegiatan mencocokkan kelengkapan persyaratan atas pengajuan pengurangan/keberatan PBB Perdesaan dan perkotaan. 18. Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPPT dengan data yang ada pada Dinas pengelolaan keuangan daerah dan di lapangan bila diperlukan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup pemeriksaan dan penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: a. Kegiatan Pemeriksaan PBB Perdesaan dan perkotaan dilakukan atas: 1. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 2. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pengurangan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 3. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 4. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pengurangan sanksi admmistrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 5. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. 5. Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pembetulan atas SPPT, SKPD dan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan. b. Kegiatan Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan, meliputi: 1. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 2. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daereih terhadap pengajuan pengurangan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 3. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 4. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 5. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis date yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. 6. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis date yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pembetulan atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. BAB III PEMERIKSAAN Pasal 3 (1) Setiap kegiatan pemeriksaan PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 angka 1, menggunakan Lembar Pemeriksaan Persyaratan PBB Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan pengajuan yang diberikan oleh Wajib Pajak. (2) Lembar Pemeriksaan Persyaratan PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersusun dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1Peraturan Bupati ini. BAB IV PENELITIAN Pasal 4 ! Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan merupakan kegiatan I mjsncocokkan antara data yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan basic I data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 5 (1) Setiap kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari keija setelah diterimanya hasil pemeriksaan atas PBB Perdesaan dan perkotaan. Pasal 6 Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), masih dapat diterbitkan : a. SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan terutang kurang bayar atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; b. SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. c. STPD PBB Perdesaan dan perkotaan apabila pajak yang terutang tidak dibayar atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT