Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu di susun Uraian
Tugas Pejabat Struktural; Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara,
maka perlu ditindaklanjuti dengan Uraian Tugas masing-masing Pejabat Struktural; Berdasarkan pertimbangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
Dasar Hukum: UU No.8 Tahun 1974; UU No.23 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1996; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permenkes No.1045 Tahun 2006; Permenkes No.749 Tahun 1989; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.16 Tahun 2006; Perda Kukar No.7 Tahun 2008.
RSUD ABADI merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. RSUD ABADI mempunyai tugas memberikan dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai standar pelayan rumah sakit, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Kepala RSUD. ABADI dalam hal ini disebut Direktur RSUD. ABADI mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas RSUD. ABADI sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004; Permenkes No.749 Tahun 1989.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang
PD Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
disebutkan Direksi mempunyai kewenangan mengusulkan
tarif dengan persetujuan Badan Pengawas kepada
Bupati; bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009 tentang
PD Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung untuk
pelaksanaan pelayanan sebelum ditetapkan Direksi masih
menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga selaku Penjabat
Direksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Pengelolaan Perusahaan
Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2009; Perprs No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama usaha dan lokasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Jepara perlu diadakan perumahan yang layak huni dan terjangkau melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); bahwa untuk memberikan pedoman dalam operasionalisasi Rusunawa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk pedoman dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor Tahun 1992; Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Perenintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/1992; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007; Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 5 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tatun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Penghunian
Bab IV Kelembagaan Pengelola
Bab V Administrasi Keuangan dan Pemasaran
Bab VI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2009.
24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai,
Pernerintah Kota Magelang, memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Magelang; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Magelang;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-undang Nornor 17 Tahun I 950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peningkatan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 29 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Pembangunan Prasarana Jalan Dan Jembatan, Bangunan Gedung, Prasarana Pendidikan, Prasarana Olahraga, Prasarana Kesehatan Dan Prasarana Air Bersih Tahun Anggaran 2009-2012
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mempercepat Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Insfrastuktur Lainnya Di Kabupaten Penajam Paser Utara Diperlukan Anggaran Yang Besar
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; PP RI No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 80 Tahun 2003; Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Perpres No. 95 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 11 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dasar Dan Pengadaan Jasa Pemborongan, Ruang Lingkup Pelaksanaan, Pembiayaan, Jangka Waktu Pelaksanaan, Jangka Waktu Pelaksanaan, Tata Cara Pembayaran, Penanggung Jawab, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Perturan Bupati tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 6 Tahun 1967, UU No 4 Tahun 1984, UU No 5 Tahun 1990, UU No 23 Tahun 1992, UU No 23 Tahun 1997, UU No 28 Tahun 2002, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 35 Tahun 2007, PP No 20 Tahun 2001
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Usaha Budidaya Burung Walet; Kewajiban Pengusaha; Larangan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2009.
6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
