Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta guna mendukung terwujudnya Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menuju Good Corporate Governance, perlu meningkatkan permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus.
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah tersedia alokasi anggaran untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV huruf E.2 Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, penetapan alokasi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah menjadi kewenangan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran2017 kepada Bank Jateng sebesar Rp9.648.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Bank Jateng sebesar Rp 30.000.000.000,00
- Direksi Bank Jateng bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 36 Tahun 2018
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahInformasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air Lainnya yang dikelola PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang
TARIF AIR MINUM DAN TARIF NON AIR LAINNYA YANG DIKELOLA PDAM
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tarif air Minum dan Tarif Non Air lainnya Yang dikelola PDAM TIrta Albantani Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Meningkatkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten serang,
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 122 Th 2015; PP No 2 Th 2018; Permendagri No 71 Th 2016; Perda Kab Serang No 5 Th 2009 telah diubah dg Perda kab serang No 7 Th 2013; Perda Kab serang No 7 Th 2010 telah diubah dg Perda Kab serang No 5 Th 2015; Perda Kab Serang No 7 Th 2015; Perda Kab serang No 5 Th 2016.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 15 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air Lainnya yang dikelola PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang tarif Air Minum Dan Tarif Non Air lainnya yang dikelola PDAM Tirta Albantani kabupaten serang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
Peraturan Bupati Serang Nomor 15 tahun 2011.
Peraturan Bupati serang Nomor 36 tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI PENGELULAAN PERUSAHAAN DAERAH KHUSUSNYA KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH, DIPANDANG PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENGATUR KETENTUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2021
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahSubsidi, PSOAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang operasional dan meningkatkan Produksi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah yang dimaksud yang berasal dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019; Keputusan Bupati Nomor 412 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diubah yaitu Ketentuan Bab III Pemberian Subsidi Pasal 4 ayat (2) diubah; Ketentuan Bab IV Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pasal 5 ayat (1)
danayat (2) diubah; Ketentuan Bab V KetentuanPenutup Pasal 6 dan Pasal 7 diubah menjadi Bab VI Pasal 7 dan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Direktur memiliki tanggungjawab dan peran
yang sangat penting dalam memajukan kelancaran
usaha suatu perusahaan; bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan saat
ini sedang mengalami peralihan status Direktur sebagai
~
•.·
WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR .36 TAHUN 2015
TENT ANG
WALIKOTA PEKALONGAN,
tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan
Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Kota Pekalongan; bahwa untuk dapat mengangkat kembali Direktur
sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan
mekanisme pengangkatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kot.a Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, direktur, persyaratan direktur, mekanisme pengangkatan kembali direktur.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No.54 Tahun 2017 Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (5) tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP No.118 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (3) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Perda No.5 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (2) tentang PDAM Kabupaten Kutim dan Perbup Kutim No. 5 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (4) tentang Tata Kelola PDAM Tirta Tuah Benua Kutim, Laporan Tahunan disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.118 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kutim No.1 Tahun 2021; Perbup Kutim No.5 Tahun 2014
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur. ) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang tercantum dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
48 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2018
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jaya Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis Di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jaya Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis Di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan untuk pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; PERDA No. 13 Tahun 1992; PERDA No. 11 Tahun 1993; PERGUB No. 11 Tahun 2007 jo. PERGUB No 91 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur mengenai Pemerintah Daerah menugaskan PD AM Jaya dalam SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk penyediaan air minum bagi masyarakat Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Pelaksanaan Penugasan
Bab III : Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab IV : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan barang atau jasa badan usaha milik
daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien
serta mengutamakan penerapan prinsip persaingan
usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan
yang adil bagi semua pihak secara berkelanjutan,
berkala, terpadu, terarah, dan terkoordinasi;
b. bahwa pengadaan barang atau jasa badan usaha milik
daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pembangunan daerah dan pemenuhan nilai manfaat
serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan
pengembangan perekonomian daerah;
c. bahwa kebijakan pengadaan barang atau jasa badan
usaha milik daerah yang diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah belum
sesuai dengan perkembangan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga kebijakan
pengadaan barang atau jasa pemerintah sehingga
perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik
Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 82 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa badan usaha milik daerah
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian fasilitasi kredit usaha rakyat daerah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan
melalui pengembangan usaha keluarga miskin di daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020
Perubahan Keputusan Bupati tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 ahun 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 65)
-
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
