Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.791 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah

PERDA Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Download file:

PERDA No. 1 Tahun 2017 te...NAH DAN BANGUNAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Download file:

PERDA Nomor 1 Tahun 2017.pdf

RETRIBUSI JASA USAHA

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2017/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan dan Pendapatan asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah tersebut.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 4 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 9 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 1 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tasikmalaya No 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur mengenai penambahan jenis Retribusi Jasa Usaha pada Pasal 3 ditambah satu huruf, yaitu huruf h, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA serta 4 (empat) Pasal yakni Pasal 39A mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Pasal 39B mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 39C mengenai Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur, dan Pasal 39D mengenai tarif retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011
17 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Cimahi No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah

PERDA Kota Cimahi No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Download file:

uu-1576121248(1).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 52 TAHUN 2016...NAH DAN BANGUNAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 51 TAHUN 2016...AN DAN PERKOTAAN.pdf

PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 51, LD 2016/No.51 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 51/392/2016

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah yang pengelolaan dan pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Pendataan dan Penetapan Pajak; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
17 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 50 TAHUN 2016...K AIR TANAH JADI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 49 TAHUN 2016...ANGAN JALAN JADI.pdf

PAJAK - PENERANGAN - JALAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 49, LD 2016/No.49, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 49/390/2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis retribusi yang pengelolaannya dan pemungutannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pemungutan pajak dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak; Wilayah Pemungutan; Penetapan dan Pemungutan Pajak; Sanksi Administratif; Tata Cara Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
18 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 48 TAHUN 2016...NG PAJAK HIBURAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 47 TAHUN 2016...JAK REKLAME JADI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 46 TAHUN 2016...AK RESTORAN JADI.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.