Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci
perlu menerapkan tata kelola rumah sakit yang baik (Good
Corporate Governance);
b. bahwa hubungan antara pemilik, direktur RSUD Kilisuci, dan
staf medis RSUD Kilisuci yang merupakan komponen pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci perlu diatur dalam
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Kilisuci;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Kilisuci sebagai pedoman yang mengatur
hubungan antara pemilik, direktur RSUD Kilisuci, dan staf medis RSUD Kilisuci; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; identitas rumah sakit; visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; motto, tata nilai, falsafah dan janji layanan; kedudukan , tugas dan fungsi RSUD; tanggung jawab, tugas dan wewenang pemilik; dewan pengawas; struktur organisasi; organisasi pelaksana; pengelolaan sumber daya manusia; standar pelayanan minimal; tata kerja; evaluasi kinerja; jasa pelayanan; tarif layanan; mekanisme pelayanan; mekanisme review dan revisi; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
jumlah 27 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mundu Cirebon Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Mundu Cirebon pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mundu Cirebon pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2022
KEBIJAKAN - AKUNTANSI - PADA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT - DAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - LABORATORIUM - KESEHATAN - DAERAH
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU N. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi, Piutang dan Utang/Pinjaman, Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
14 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menentukan jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama dengan besaran anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bebe-rapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Gubernur tersebut huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2011 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Tahun 2021 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan mata merupakan salah satu upaya yang perlu diwujudkan dalam rangka menjamin hak setiap orang di bidang kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan mata secara paripurna dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepagawaian;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, materi peraturan internal, peraturan internal organisasi, identitas, visi, misi, moto dan strategi, tujuan dan nilai dasar rumah sakit, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kedudukan Pemerintah Daerah, Susunan Organisasi Pengelola RSK Mata Purwokerto, Sumber Daya Manusia, Pejabat Pengelola dan Pegawai, Jenis Pejabat Pengelola, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Evaluasi Pejabat Pengelola dan Pegawai, Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Organisasi Pelaksana, instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kelompok Staf Medis, Kelompok Fungsional Keperawatan, Organisasi Pendukung, Komite Medis, Komite Medis, tata kerja dan rapat, pengelolaan sumber daya manusia, Pengangkatan Pegawai, Penghargaan dan Sanksi, Disiplin Pegawai, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai, remunerasi, standar pelayanan minimal, pola pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja, pengelolaan barang, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Barang, tarif layanan, piutang dan utang/pinjaman, kerja sama, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Defisit Anggaran, penyelesaian kerugian, akuntansi, pelapporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
.
.
72 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau, terdapat penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang diikuti dengan perubahan ketentuan tarif layanan kesehatan tersebut
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2014;
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kebijakan Tarif; Nama, Objek dan Subjek Tarif; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional; Tata Cara Pengenaan dan Proses Biaya Pelayanan; Tata Cara Pembayaran Biaya Pelayanan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Perhitungan dan Pengelolaan Tarif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
20 halaman peraturan dan 30 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0156 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Rencana Strategi;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
14 Halaman; Lampiran 8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dan berkualitas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak beserta perubahannya; bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan, pola tata kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) dimaksudkan bagi seluruh pelaksana layanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan perumahsakitan agar berjalan dengan efektif, efisien dan berkualitas; bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan perumahsakitan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/ Menkes/SK/IV/2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, logo, dan status kepemilikan, visi, misi, nilai, filosofi dan motto, kedudukan rumah sakit, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, dewan pengawas, struktur organisasi dan pejabat pengelola rumah sakit, kedudukan, susunan organisasi dan pejabat pengelola rumah sakit, tata kerja, organisasi pelaksana, organisasi pendukung, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit, tata kelola staf medis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2008 dicabut.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2023 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai sarana kesehatan yang berperan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu dengan kinerja yang prima; bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayalan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, perlu didukung pemberian insentif sebagai bagian dari komponen remunerasi pegawai secara layak, adil, dan akuntabel.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 79 Tahun 2022 Perbup No. 34 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sumber Pendapatan dan Besaran Jasa Pelayanan Bab III Sistem Pembagian dan Penerima Jasa Pelayanan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
