Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa guna menghasilkan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 14 dan angka 15;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah;
3. Ketentuan Pasal 6 diubah; dan
4. Ketentuan Pasal 11 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 11 Tahun 2017
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pelayanan prima bidang perizinan dan non perizinan Kabupaten Lingga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga; dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Lingga No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 11 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016
Peraturan ini menjelaskan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas, jenis-jenisnya, proses, waktu, dan biaya pelaksanaannya dan hal-hal terkait keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Lingga No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga No. 33 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lingga
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 69/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Pendelegasian Kewenangan;
Tugas, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2008
dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penataan kampung
UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMEN Nomor 01 Tahun 2017; PERDA Nomor 3 Tahun 2015; PERDA Nomor 9 Tahun 2016; PERDA Nomor 10 Tahun 2016;
Penetapan UU, Desa, Pemerintahan Daerah, ADM, Pelaksanaan UU, Penataan Desa, Badan Permusyawaratan Kampung, Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Kampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
13 halaman, penjelasan 4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 08 Tahun 2016
Bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik berkewajiban menyelanggarakan pelayanan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Maksud, tujuan, asas dan prinsip
3. Jenis pelayanan publik
4. Pembina dan penyelenggara
5. Hak, kewajiban dan larangan
6. Penyelenggaraan pelayanan publik
7. Evaluasi pelayanan publik
8. Peran serta masyarakat
9. Pengawasan
10. Sanksi administratif
11. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
22 hlm, penjelasan 9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja dalam wilayah Kabupaten Mamasa;
b. bahwa pemberian jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak memebrikan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Mamasa tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 85 Tahun 2013; Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Status dan Kedudukan BPJS
2. Tujuan dan Sasaran perlindungan kesehatan pekerja dan anggota keluarganya, serta pedoman pelayanan publik
3. Kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara
4. Tata Cara Pendaftaran
5. Kewajiban Kepesertaan JKN Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu
6. Pelaksanan Pemberian Pelayanan Publik Tertentu
7. Pemberian Sanksi Administratif
8. Hubungan Kerjasama
9. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan dengan adanya penambahan delegasi wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan, dan penambahan ketentuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mengatur Pendelgasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melalui Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentsng Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020; Peraturan Kepalan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupatu Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
58 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2023
Perikanan dan Kelautan - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka perlu menetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 stdd UU No. 45 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 7 Th. 2016 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 50 Th. 2015; PP No. 5 Th. 2021; PP No. 11 Th. 2023; Perpres No. 97 Th. 2014; Permendagri No. 138 Th. 2017; Perda Kab. Natuna No. 16 Th. 2021
PERDA ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2005
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2005
3 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
