Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2018

Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: 1. Status dan Kedudukan BPJS 2. Tujuan dan Sasaran perlindungan kesehatan pekerja dan anggota keluarganya, serta pedoman pelayanan publik 3. Kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara 4. Tata Cara Pendaftaran 5. Kewajiban Kepesertaan JKN Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu 6. Pelaksanan Pemberian Pelayanan Publik Tertentu 7. Pemberian Sanksi Administratif 8. Hubungan Kerjasama 9. Pembinaan dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamasa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Mamasa

Tanggal Penetapan

04 April 2018

Tanggal Pengundangan

04 April 2018

Tanggal Berlaku

04 April 2018

Sumber

BD 2018 (272) : 10 hlm

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamasa

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 40 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Mamasa Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEPESERTAAN - BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2018 (272) : 10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja dalam wilayah Kabupaten Mamasa; b. bahwa pemberian jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak memebrikan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Mamasa tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 85 Tahun 2013; Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: 1. Status dan Kedudukan BPJS 2. Tujuan dan Sasaran perlindungan kesehatan pekerja dan anggota keluarganya, serta pedoman pelayanan publik 3. Kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara 4. Tata Cara Pendaftaran 5. Kewajiban Kepesertaan JKN Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu 6. Pelaksanan Pemberian Pelayanan Publik Tertentu 7. Pemberian Sanksi Administratif 8. Hubungan Kerjasama 9. Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2018

Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT