Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.169 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Probolinggo

Abstrak

Kesehatan

Download file:

1703907771_DRAFT-PERBUP-UHC-REV.pdf

KESEHATAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 No 34 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id/uploads/product_hukum/file_peraturan/1703907771_DRAFT-PERBUP-UHC-REV.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Probolinggo

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Pemerintah melakukan upaya pemenuhan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat; b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan Kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam program jaminan Kesehatan Nasional di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 55 Tahun 2005; PP No 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No 76 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020; Permenkes No 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No 7 Tahun 2021; Permenkes No 28 Tahun 2014; PMK No 78/PMK.02/2020; Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016; Perbup Probolinggo No 14 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah bertujuan untuk : a. meningkatkan derajat kesehatan bagi penduduk daerah dengan penyelenggaraan satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional; b. meningkatkan aksesibiltas pelayanan Kesehatan bagi seluruh penduduk daerah; c. meningkatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional di tingkat daerah. Sasaran penerima UHC pada Program jaminan Kesehatan Nasional adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari : a. penyelenggara dan pemberi jaminan Kesehatan; b. kepesertaan jaminan kesehatan; c. pelayanan kesehatan; d. pembiayaan; e. peran serta masyarakat; f. monitoring dan evaluasi; g. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKJT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA SAILUS PADA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Nomor 33 Tahun 2023 ttg T...a Sailus10212023.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKJT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA SAILUS PADA DINAS KESEHATAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKJT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA SAILUS PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwadalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas dan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di wiiayah kepulauan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang berlokasi di Desa Sailus Kecamatan Liukang Tangaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Sailus pada Dinas Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2019 Norn or 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ru mah Sakit Ke las D Pratama (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomcr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Peraturan Pemerintah vomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Ru mah Sakit (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Saki! (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 202 I Nomor 4); 13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 70);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN BAB III : KEDUDUKAN BAB IV : SUSUNAN ORGANISASI BAB V : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB VI : KELOMPOK JABATAN F JNGSIONAL BAB VII : UNIT ORGANISASI PENDUKUNG BAB VIII : TATA KERJA BAB IX : KEPEGAWAlAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Nomor 32 Th 2023 ttg Pela...dan Anak11162023.pdf

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 32

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa setiap ibu dan anak memiliki hak dasar berupa hak hidup yang dijamin oleh Negara dan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan daerah dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini; b. bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru Iahir dan anak; c. bahwa dalam upaya penyelarnatan ibu, bayi baru lahir dan anak, maka periu pelayanan kesehatan yang baik dan optimal; d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanahkan ibu, bayi baru lahir, dan anak berhak memperoleh akses ke fasilitas peiayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bennutu dan terjangkau; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan masa sesudah rnelahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 202 l Nomor 853); 13. Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/EJ/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014; 14. Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSVD DAN TVJVAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PELAYANAN KIBBLA BAB V : INTERVENSI DINITERHADAP REMAJA PUTRI BAB VI : PELAYANAN MASA HAMIL, PERSALINAN DAN SESUDAH PERSALINAN BAB VII : KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BERANAK BAB VIII : SISTEM JEJARING RUJUKAN TERENCANA DAN KEGAWATDARURATAN !BU DAN BAY! BARU LAHIR BAB IX : KELUARGA BERENCANA BAB X : JAMJNAN PEMBIAYAAN !BU DAN BAY! BARU LAHIR BAB XI : KETERSEDIAAN DARAH BAB XII : PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA BAB XIII : PEMBINMN DAN PENGAWASAN PELAYANAN BAB XIV : PERENCANMN DAN PEMBIAYMN BAB XV : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

PERBUP NO. 31 TAHUN 2023.pdf

tarif

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OIA tentang Badan Layanan Umum Daeral. ; b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tarif Layanan BadaJr Layanan IJmum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038]; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:nbahan kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-khir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Ia.yanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentartg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 6s23); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 63221; c11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor r57l; 12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor t2t3); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2I tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TARIF LAYANAN BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN BAB VII PEMANFAATAN PENDAPATAN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
24 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Remunerasi pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 15 Tahun 2015 tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Download file:

Perbup Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2023.pdf

pedoman - remunerasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2023/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja, pemerintah daerah memberikan motivasi dan penghargaan kepada pegawai badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat; b. bahwa motivasi dan penghargaan dari pemerintah daerah kepada pegawai badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui pemberian remunerasi; c. bahwa perlu disusun suatu pedoman untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian remunerasi kepada pegawai badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
Materi pokok : Bentuk dan Penerima Remunerasi, Penganggaran Remunerasi, mekanisem pemberian Remunerasi, dan penghentian pemberian Remunerasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Jumlah halaman : 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2023.pdf

TARIF PELAYANAN - KESEHATAN -BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2023 (31) : 15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, perlu didukung dengan biaya operasional yang memadai; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah dikenakan sebagai imbalan atas penyediaan pelayanan barang/jasa kepada masyarakat dan diatur dengan peraturan kepala daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat. Jenis kegiatan pelayanan terdiri atas: a. Pelayanan Medis; b. Pelayanan Keperawatan dan kebidanan; dan c. Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Ambulans Bersatu

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2023pb3322030.pdf

pelayanan ambulans

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2023/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Ambulans Bersatu

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat baik dalam penanganan kasus gawat darurat maupun tidak gawat darurat di wilayah Kabupaten Semarang, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, merata dan terpadu; bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, merata dan terpadu, perlu pelayanan Ambulans Bersatu; bahwa agar pelaksanaan pelayanan Ambulans Bersatu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel perlu pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulans Bersatu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Pelaksanaan Pelayanan, Kerja Sama, Pendanaan, Pengawasan, Monitoring dan EValuasi, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi

Abstrak

Kesehatan Kebijakan Akuntansi

Download file:

Perbup Tgl 30_2023.pdf

kebijakan akuntansi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2023/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi

ABSTRAK:

bahwa kebijakan akuntansi merupakan salah satu pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi secara akurat, transparan dan terarah maka perlu disusun Kebijakan Akuntansi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 283/PMK.5/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi RSUD , meliputi: a. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan; b. Jenis – Jenis Laporan Keuangan; c. Entitas Pelaporan dan Akuntansi; d. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan; e. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan; f. Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan; g. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; h. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal; i. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan; j. Suplemen Laporan Keuangan; k. Mata Uang Pelaporan; l. Bahasa Laporan Keuangan; dan m. Kebijakan Akuntansi Perkomponen Laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
36 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Kesehatan

Download file:

145perbuplabuselnomor30ta...k2023danlampiran.pdf

Pemanfaatan - Dana - Alokasi - Khusus - Nonfisik - Bidang - Kesehatan - Pada - Kegiatan - Bantuan - Operasional - Kesehatan - Tahun - Anggaran - 2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENGGUNAAN, MENU DAN PEMANFAATAN KEGIATAN BOK (Penggunaan dan Menu Kegiatan BOK, Pemanfaatan Kegiatan BOK),TATA CARA PELAKSANAAN BOK,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
51 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2016

Download file:

2023pb3308030.pdf

jaminan kesehatan nasional

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2023/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa masyarakat di Daerah berhak mendapatkan kesejahteraan bidang kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan warga di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peserta, Iuran dan Pendanaan, Pelayanan Kesehatan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2016 dicabut.
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT