Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 32 Tahun 2023

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSVD DAN TVJVAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PELAYANAN KIBBLA BAB V : INTERVENSI DINITERHADAP REMAJA PUTRI BAB VI : PELAYANAN MASA HAMIL, PERSALINAN DAN SESUDAH PERSALINAN BAB VII : KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BERANAK BAB VIII : SISTEM JEJARING RUJUKAN TERENCANA DAN KEGAWATDARURATAN !BU DAN BAY! BARU LAHIR BAB IX : KELUARGA BERENCANA BAB X : JAMJNAN PEMBIAYAAN !BU DAN BAY! BARU LAHIR BAB XI : KETERSEDIAAN DARAH BAB XII : PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA BAB XIII : PEMBINMN DAN PENGAWASAN PELAYANAN BAB XIV : PERENCANMN DAN PEMBIAYMN BAB XV : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 32 Tahun 2023 tentang PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

20 September 2023

Tanggal Pengundangan

20 September 2023

Tanggal Berlaku

20 September 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 32

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 32 Th 2023 ttg Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak11162023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJE'NE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
ABSTRAK:	a. bahwa setiap ibu dan anak memiliki hak dasar berupa hak hidup yang dijamin oleh Negara dan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan daerah dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini; b. bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru Iahir dan anak; c. bahwa dalam upaya penyelarnatan ibu, bayi baru lahir dan anak, maka periu pelayanan kesehatan yang baik dan optimal; d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanahkan ibu, bayi baru lahir, dan anak berhak memperoleh akses ke fasilitas peiayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bennutu dan terjangkau; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan masa sesudah rnelahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 202 l Nomor 853); 13. Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/EJ/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014; 14. Peraturan Kepala Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSVD DAN TVJVAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PELAYANAN KIBBLA BAB V : INTERVENSI DINITERHADAP REMAJA PUTRI BAB VI : PELAYANAN MASA HAMIL, PERSALINAN DAN SESUDAH PERSALINAN BAB VII : KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BERANAK BAB VIII : SISTEM JEJARING RUJUKAN TERENCANA DAN KEGAWATDARURATAN !BU DAN BAY! BARU LAHIR BAB IX : KELUARGA BERENCANA BAB X : JAMJNAN PEMBIAYAAN !BU DAN BAY! BARU LAHIR BAB XI : KETERSEDIAAN DARAH BAB XII : PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA BAB XIII : PEMBINMN DAN PENGAWASAN PELAYANAN BAB XIV : PERENCANMN DAN PEMBIAYMN BAB XV : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023. 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 32 Tahun 2023

PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT