TATA CARA - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN - BARANG MILIK DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2021/No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentua npasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan baran g milik daerah ,bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemiliharaan barang milik daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;PP No 84 Tahun 2014;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri no 133 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara perngamanan dan pemeliharaan barang milik daerah,ketentuan umum,Pengamanan barang milik daerah,Pemeliharaan barang milik daerah,Pengembalian barang milik daerah,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganKebijakan AkuntansiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendag No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara Dan Operator Sistem Akuntansi Instansi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Mencabut :
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG /KEP/10/2017 Tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Pelaksana Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun 2017
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 88, BN.2018/ NO.1477; JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 12 HLM
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 88 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA DAN PINJAM PAKAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan barat Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Dan Pinjam Pakai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur tata cara penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dan pinjam pakai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Dan Pinjam Pakai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Dan Pinjam Pakai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, uu No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, perda No.3 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 88 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Sensus Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil sensus masih terdapat sejumlah permasalahan berupa barang rusak berat,barang tidak ditemukan dan barang tidak tercatat yang memerlukan adanya kebijakan dalam upaya tindak lanjut penyelesaian;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Petunjuk Pelaksanaan tindak lanjut hasil sensus barang milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2009.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH ,DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; BARANG MILIK DAERAH DAN ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; MAKSUD, TUJUAN , OBYEK TINDAK LANJUT HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH; TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SENSUS BARANG MILIK DAERAH DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 88 Tahun 2020
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Boyolali No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan
ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat
atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak
daerah dan pengelolaan barang milik daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun
2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2018;Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2018 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 89, BD Tahun 2019 No. 92
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 16 Th 1985; UU No 26 Th 2007; UU No 1 Th 2011; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 9 Th 2009; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Kota Cilegon No 16 Th 2005.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Prinsip; 3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman; 4. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan pemukiman Oleh pengembang Perumahan/Rumah Susun; 5. Verifikasi; 6. Tatacara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan pemukiman; 7. Hak, Kewenangan dan tanggung Jawab Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Telah Diserahkan; 8. Pengawasan dan pengendalian; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 89 Tahun 2020
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2020/ No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 200 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini daitur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan Sistem Informas! Manajemen Aset yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati; Tata cara Penetapan Status Penggunaan BMN Oleh Pengelolaa Barang; Tata cara Pengalihan Status Penggunaan BMD; Tata Cara Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah; tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Dioperasionalkan Oleh Pihak lain; Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 89 Tahun 2020
barang milik daerah - standar operasional prosedur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa dengan ditetapkannya Perbup Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 9 tahun 1965; UU No 1 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 tahun 1988; PP No 71 tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 10 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, standar operasional prosedur pengadaan barang milik daerah, standar operasional prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyakuran barang milik daerah, standar operasional prosedur pemanfaatan barang milik daerah, standar operasional prosedur pengamanan barang milik daerah, standar operasional prosedur pemeliharaan barang milik daerah, standar operasional prosedur penilaian barang milik daerah, standar operasional prosedur pemindahtanganan barang milik daerah, stnadar oeprasional prosedur penatausahaan barang milik daerah, standar operasional prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendallian barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Barang Milik Daerah terutama terkait Pengamanan dan Pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment, pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 11 (sebelas) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Manfaat; Memulai Aplikasi; Pendaftaran Simawar; Proses Login; Profil Perusahaan/Perorangan; Buku Manual Aplikasi dan Video Tutorial; Perangkat Pendukung; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
