Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2011/NO.983
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan dibentuknya Balai Latihan Kerja sebagai Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan
Transmigrasi berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor
19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana
Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang, perlu mengatur rincian tugas pokok dan
fungsinya; bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana
Teknis Badan dan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang, Tugas Jabatan Struktural ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan mengubah
Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun
2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga
Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2011.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2009 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kemudahan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang bercirikan aspiratit, akomodatif, harmonis dan terjadinya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,kepentingan umum dan dengan produk hukum yang mengatur obyek yang sama perlu mengatur Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Bahwa Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, tidak Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukin Peraturan Perundang-undangan, sehingga Perlu direvisi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ada huruf b,perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Dengan Sistematika; ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Program Legislasi Daerah; Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Penomoran, Penanggalan Dan Autentifikasi; Penggamdaan, Perindustrian Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2009.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2007
PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI TENGGANG WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN - DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2007/No.1 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia Yang Pelaporan Kelahirannya Melampaui Tenggang Waktu Lebih Dari 1 (Satu) Tahun
ABSTRAK:
bahwa untuk menyongsong berlakunya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hak sipil seseorang guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut akurasi data kelahiran; bahwa sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,pelaporan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan; bahwa sesuai Surat Mendagri No 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 dalam masa transisi berlakunya UU No 23 Tahun 2006 dapat diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang pelaporan Kelahirannya Melampaui Tenggang Waktu Lebih dari 1 (satu) Tahun;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; Permendagri No 28 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 26 Tahun 2000; Perda Kab Purworejo No 9 Tahun 2001; Perda Kab Purworejo No 26 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan akta kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2007.
3 hal
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Ketentuan mengenai Lambang yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.70/MEN/2002 tentang Penetapan Hari Jadi dan Lambang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2009; UU No 43 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 66 Th 1951; PP no 43 Th 1958; PP No 77 Th 2007; PP No 28 Th 2012; PP No 18 Th 2016; Perpres No 1 Th Th 2007; Permendagri No 54 Th 2009; Permenpan RB No 6 Th 2011; Permendagri No 80 Th 2015 yg telah diubah dg Permendagri No 120 Th 2018; Peraturan Kepala Arnas No 2 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas; 3. Tata Naskah Dinas Elektronik; 4. Sarana dan Prasarana; 5. Naskah Dinas; 6. Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Dan Penjabat; 7. Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas Dan Penomoran Naskah Dinas Surat; 8. Stempel; 9. Kop Naskah Dinas; 10. Sampul Naskah Dinas; 11. Papan Nama; 12. Perubahan, Pencabutan, Ralat Dan Pembatalan; 13. Pembinaan; 14. Pelaporan; 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
117 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tugas dan fungsi susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup Polman No. 31 Tahun 2016 ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tugas dan fungsi susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang terbagi dalam bagian-bagian perbidang dalam tata pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
28 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 20, BN 2015/ NO 1042; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tanggamus No. 16 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PADA DINAS KE PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus,
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas¬asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 2 Tahun 1997, UU No 39 Tahun 1999,UU No 23 Tahun 2002, UU No 25 Tahun 2005, UU No 12 Tahun 2006, UU No 24 Tahun 2013, PP No 40 Tahun 2019, Perpres No 126 Tahun 2012, Perpres No 96 Tahun 2018, PermenpanRb No 15 Tahun 2014, Permendagri No 08 Tahun 2016, PerMendagri No 2 tahun 2016, PerMendagri No 108 Tahun 2019, Permendagri No 109 Tahun 2019, PerMendagri No 08 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Halaman : 10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 20 Tahun 2015
Administrasi dan Tata Usaha Negara - TATA NASKAH DINAS
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti
UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007 Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2008, Perda Kota Mataram No. 19 Tahun 2011
Ketentua Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Pejabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentua Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Dicabut - Peraturan Walikota Mataram Nomor 6/PERT/2006
-
89
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TARIF LAYANAN PASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD, untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
-Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan BLUD-UPTD Pasar Nomor 974/21/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal usulan draf perubahan tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal maka dipandang perlu mengatur Tarif Layanan Pasar.
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 23Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2006; PP No 5 Tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No 13 Tahun 2004; Keputusan Walikota Banda Aceh No 319 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banda Aceh No 47A Tahun 2011; Peraturan Walikota Banda Aceh No 34 Tahun 2012.
-Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 13 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Golongan Tarif; BAB V Cara Menugukur Tingkat Penggunaan Jasa; BAB VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; BAB VII Struktur dan Besarnya Tarif; BAB VIII Pemungutan Tarif Pelayanan Pasar; BAB IX Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
