Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 521 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 43 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PB2019-43.pdf

tuntutan ganti kerugian daerah - tata cara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2019/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sudah tidak sesuai dan perlu disesuaikan; bahwa guna pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Penagihan dan Penyetoran, Kedaluwarsa, Penghapusan Piutang Daerah, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan, dan Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Besar

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Perbub No 37 Tahun 2019.pdf

penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD. 2019/ No. 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Besar

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 38 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB V Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB VI Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB VII Penagihan dan Penyetoran; BAB VIII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB IX Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB X Penyelesaian Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB XI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Pada saat pertauran Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 31 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Perbup No 31 Thn 2019 Ttg...adap Pegawai Neg.pdf

penyelesaian kerugian negara dan daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/ No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 3 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 59 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Penyelesaian, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB V Penagihan dan Penyetoran; BAB VI Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB VIII Kedaluwarsa; BAB IX Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
41 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 27 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

2019pb2101027.pdf

penyelesaian tuntutan kerugian daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016;PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 Tahun 2018; Insmendagri No.21 Tahun 1997; PerBPK No.3 Tahun 2007; KepBPKP No.830 Tahun 2004
Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerguagian Daerah, Organisasi Tugas dan Fungsi, Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, Temuan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti, Penagihan dan Penyetoran, Kadaluwarsa, Penghapusan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pembebasan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
55 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 23 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 23 TAHUN 202...OTOKOL KESEHATAN.pdf

kerugian daerah - TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.260

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; dan Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
20 Halaman, Lampiran 17 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Teknıs Penyelesaıan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Gantı Rugı Keuangan Dan Barang Mılık Daerah Kabupaten Muara Enim

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Muara Enim No. 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Download file:

Perbub 9 Tahun 2019-jdih.pdf

PEDOMAN-TEKNIS-PEnYELESAIAN-TUNTUTAN-PERBENDAHARAAN-DAN-TUNTUTAN GANTI RUGI-KEUANGAN-DAN-BARANG MILIK DAERAh-KABUPATEN MUARA ENIM

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2019/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknıs Penyelesaıan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Gantı Rugı Keuangan Dan Barang Mılık Daerah Kabupaten Muara Enim

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, maka perlu menetapkan PERBUP ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi meliputi subjek dan objek, penilaian kerugian daerah, tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, masa kadaluwarsa, penghapusan tuntutan, pembebasan tuntutan, penyetoran dan pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
35 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 8 TAHUN 2019.pdf

PEDOMAN-TGR-BENDAHARA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD No 8/2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa pemulihan terhadap kerugian daerah agar dapat berjalan lancar efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, Permendagri Nomor 5 Tahun 1997, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri 19 Tahun 2016, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Perda Kabupaten Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kabupaten Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018, Perbup Rembang Nomor 10 Tahun 2014 dan Perbup Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
85 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2014

Download file:

perbup-no-6-tahun-2019 demak.pdf

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH - PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, juncto Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk menunjang pemulihan Kerugian Daerah meliputi kerugian keuangan dan barang milik daerah, perlu disusun pedoman tuntutan ganti kerugian daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, informasi dan pelaporan kerugian daerah, penyelesaian ganti kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah melalui majelis, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian, akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi penyelesaian ganti kerugian dengan sanksi lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2014 dicabut
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

6 TATA CARA PENYELESAIAN ... KERUGIAN DAERAH.pdf

penyelesaian - TGR

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara dan bukan Bendahara sehingga berjalan efektif dan eflsien perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2016; Perka BPK No.3 Tahun 2011; Permendagri No.5 Tahun 1997; dan, Perbup Kab.Paser No.99 Tahun 2014; Perbup Kab.Paser No.19 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Tuntutan Ganti Rugi, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
27 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

perbup no4 ocr 1.pdf

perbup no4 ocr 2.pdf

perbup no4 ocr 3.pdf

Tata cara penyelesesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/NO.4,TBD NO.0,LL KAB. BENGKAYANG: 82 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

ABSTRAK:

bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari APBD baik berupa uang, barang dan /atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan
UUno.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.14 tahun 2005; PP no.58 tahun 2005; PP no.27 tahun 2014; PP no.38 tahun 2016; PP no.12 tahun 2017; Permendagri no.5 tahun 1997; Permnedagri no.5 tahun 1997; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.19 tahun 2016; Peraturan BPK RI no.3 tahun 2007; Perda no.8 tahun 2012; perda no..10 tahun 2007; Perda no.11 tahun 2007; Perda no.7 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pelaksanaan/Pemberlakuan Tp-TGR; Informasi Kerugian Daerah, Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemerikasaan; PPKD,TPKD damn Majlis Pertimbangan Pertimbangan ; Penyelesaian TP-TGR; Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi; Penilaian Kerugian Daerah; Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
43 halaman peraturan dan 39 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT