Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman - Proses Bisnis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses di Kabupaten Karimun, perlu ditetapkan PERBUP
Perbup ini mengatur mengenai Peta Proses Bisnis seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan dokumen RPJMN Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Karimun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Karimun No. 43 Tahun 2021 stdd Peraturan Bupati Karimun No. 22 Tahun 2022
55 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berpotensi terjadi baik dalam bentuk
tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya pada
setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas
pengelolaan keuangan daerah; bahwa dalam rangka mengurangi potensi kecurangan (fraud)
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk
meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian
intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, diperlukan
pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, prinsip Dasar Pengendalian Kecurangan, Ruang Lingkup, Pengendalian Kecurangan, Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan, Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Sejawat Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Paragraf 1300 Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek Pengawasan Intern; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pedoman telaah sejawat intern, tim telaah sejawat intern, kewajiban dan hak, pelaksanaan dan pelaporan telaah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
berintegritas moral, profesional, dan akuntabel,
diperlukan peraturan disiplin yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin, bahwa penegakan disiplin dapat mendorong Aparatur Sipil
Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier
dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral
menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi Pokok: Tujuan dan ruang Lingkup, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian, Pendokumentasian, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Jumlah halaman: 38 HLM; Lampiran: 32 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 79 Tahun 2022
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya beberapa penjelasan dan harga satuan yang belum diatur ketetapannya, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022.
1.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
1. Ketentuan Lampiran yang mengatur honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana terlampir pada Poin 1.5.1 diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin I Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah.
2. Ketentuan pada Lampiran angka 1.4 Honorarium dan Jasa Lainnya (Tabel I) diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Poin II Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi dan
mempercepat pencapaian tujuan strategis
nasional perlu adanya penambahan Pegawai
Aparatur Sipil Negara melalui Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk mewujudkan obyektifitas dan
kelancaran pelaksanaan pengadaan pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan
Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Peraturan Badan
Kepegawian Negara Nomor 14 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawian
Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja perlu menyusun Pedoman
Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b
dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan melalui mekanisme: Perencanaan; pengumuman Penerimaan; pelamaran; seleksi; dan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangannegara/daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut adalah penilaian resiko;bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan perencanaan pengawasan berbasis risikoatas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan pedoman;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015;. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah Mengatur Tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Consulting pada Inspektorat Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses ta.tz- kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pemerintah Daerah perlu menerapkan layanan pemberian saran sesuai standar yang berlaku sebagai alternatif penyelesaian permasalahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
5 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
