PP No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan : Bahwa guna efektifnya penatausahaan Barang Milik Daerah ,maka perlu suatu pedoman Teknis tentnag Penatausahaan Barang Milik Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;PP No 84 Tahun 2014;Permendagri No 19 Tahu 2016;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri No 133 Tahun 2018;Permenadagri No 47 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Penatausahaan barang milik daerah,ketentuan umum,ruang lingkup,penatausahaan,ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 85 Tahun 2021
barang milik daerah - STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2021/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar barang dan standar kebutuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2017/No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat
berpenghasilan rendah untuk menghuni tempat
tinggal yang layak, memenuhi persyaratan
kesehatan dan lingkungan dengan harga sewa yang
terjangkau, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa milik
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa untuk menidaklanjuti Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa dan dalam rangka
pemanfaatan barang milik daerah, maka diperlukan
pengaturan tarif sewa satuan rumah susun
sederhana sewa milik Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah disebutkan tarif/besaran sewa barang milik
daerah ditetapkan oleh Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa
Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun
Sederhana yang dibiayai oleh APBN dan APBD; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2012
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif Sarusunawa milik Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif
Sarusunawa milik Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo, (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019
PERWALI Kota Yogyakarta No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota
Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan
Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan
Di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya permohonan tanda nomor kendaraan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan permohonan atas penggantian tanda nomor kendaraan dari Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, maka dipandang perlu penyesuaian tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Materi pokok : Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 2 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 85 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran Berikutnya
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ay at (l.a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu memberikan kesempatan bagi Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan; bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan, Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran Berikutnya;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran yang apabila tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran , penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Bupati Brebes Nomor 054 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. tidak termasuk barang milik daerah yang berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan; bahwa untuk melakukan sensus barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabaupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Pelaksanaan Teknis
Bab III Ketentuan Lain
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 054 Tahun 2016 dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 peraturan Daerah kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemgelolaan barang milik daerah ,perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara penilaian Barang Milik Daerah
dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 27 Tahun 2014;PP No 84 Tahun 2014;Permendari No 19 Tahun 2016;Permendagri No 47 Tahun 2021;Perda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penilaian Barang Milik Daerah,Ketentuan Umum,Permohonan Penilaian ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
