TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF KEGIATAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KAB. PEKALONGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2022/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Kegiatan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah mengenakan Tarif Layanan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan tarif pelayanan sehingga perlu dicabut dan diperbaharui;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Kegiatan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Nama, Objek, Tarif, dan Subjek; Kegiatan yang Dikenakan Tarif; Komponen Tarif; Perhitungan Tarif; Pelayanan Khusus Farmasi; Kerjasama Pealyanan Dengan Pihak Ketiga; Tata Cara Pemungutan dan Penagihan; Keringanan Biaya Pelayanan; Penghapusan Piutang; Pengelolaan Pendapatan; Perubahan Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017
47
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Di Dinas Lingkungan Hidup.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Di Dinas Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0156 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Di Dinas Lingkungan Hidup Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Tata Kelola;
Sumber Daya Manusia dan Remunerasi;
Pengelompokan Fungsi;
Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
Perencanaan dan Penganggaran BLUD;
Pelaksanaan Anggaran BLUD;
Pengelolaan Belanja BLUD;
Pengelolaan Barang;
Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD;
Kerja Sama BLUD;
Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
Penyelesaian Kerugian;
Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
Pengelolaan Lingkungan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pencabutan Penerapan BLUD;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
40 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Cimahi pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Bagi Perawat dan Bidang Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada keadaan kunjungan pasien yang melebihi kapasitas daya tampung Rumah Sakit dan kasus-kasus tertentu serta kejadian luar biasa di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang menyebabkan harus adanya pelayanan diluar jam kerja atau shift yang telah ditetapkan, untuk itu perlu memberikan biaya kelebihan jam kerja kepada Perataw dan Bidan yang bertugas
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.39 Tahun 1999, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP NO. 23 Tahun 2005. Dan Permendagri No. 61 Tahun 2007
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria Penetapan Kelebihan Jam Kerja; Tata Cara Pemberian Biaya Kelebihan Jam Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Pada Perawat dan Bidan di Lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang TA 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kelebihan Jam Kerja Pada Perawat dan Bidan di Lingkungan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang TA 2016
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sjafrie Rachman.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka
Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Rumah Sakit Umum Daerah Sjafrie Rachman telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sjafrie Rachman yaitu meliputi Ketentuan umum, Kebijakan Tarif, Nama, Objek dan Subjek Tarif Layanan, Komponen Tarif, Caea Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Pola Tarif Dan Besaran Tarif, Penggunaan Pendapatan, Tanda Bukti Pembayaran, Instalasi Farmasi, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
55
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 36 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah,
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun
2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Wates, perlu ditinjau untuk
disesuaikan
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah
diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
971/PERMENKES/PER/XI/2009 ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/MENKES/PER/III/2010;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/ PEM/IV/2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2020 ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002 ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
631/Menkes/SK/IV/2005;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30
Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2015;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun
2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Kelola, Tata Kerja dan Rapat-rapat, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pola
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates
Jumlah Halaman: 43 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 66 Tahun 2022
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2022/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas, maka sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit perlu menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Materi Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); Peraturan Internal Organisasi (Corporate By Laws); Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Pengelolaan Sumber Daya Lain dan Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit; Pengelolaan Keuangan; Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws); Peraturan Internal Staf keperawatan (Nursing Staf By Laws); Peraturan Internal Tenaga Kesehatan Lain; Tata Kerja dan Rapat-Rapat; Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien; Review dan Perubahan; Tata Urutan Peraturan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015
65
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan secara kontrak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ruang lingkup pengelolaan pegawai non PNS, pengadaan pegawai non PNS, peraturan kerja, kewajiban, hak, dan larangan pegawai non PNS, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja pegawai non PNS, Kesejahteraan pegawai non PNS, pemberhentian pegawai non PNS, perataruran BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 66 Tahun 2019
Badan Layanan Umum- kesehatan-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2019/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal
87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
perjanjian dengan pihak lain dengan mekanisme
pengajuan utang/pinjaman yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Di
Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77
/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013
Terdiri dari 21 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, pinjaman, kewenangan dan persyaratan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan pinjaman, ketentuan lai-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
mengatur mengenai pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah di kabupaten bandung
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 66 Tahun 2017
JENJANG NILAI - PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA - RSU NURDIN HAMZAH - PENYELENGGARA POLA - PENGELOLAAN KEUANGAN - BLUD
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/NO 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, dipandang perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan /atau Jasa pada RSU Nurdin Hamzah sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada RSU Nurdin Hamzah sebagai Penyelenggara Pola Pengadaan Keuangan BLUD
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007
PERBUP ini Mengatur Mengenai Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
8 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
