Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka penataan dan tertib administrasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan memperhatikan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, diperlukan pedoman pengelolaan pajak daerah.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2001; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.15 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.17 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.27 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2013; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.6 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup, azas umum pengelolaan keuangan daerah, dan standar operasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2016
PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pajak Rokok dan Pasal 11 Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok perlu dibentuk
Peraturan Bupati tentang Pembagian Besaran Alokasi untuk
Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Dananya
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 273);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pajak Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
PENGANGGARAN
BAB IV
PELAKSANAAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
NOMOR 21 TAHUN 2016
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah, setiap
Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
peraturan ini mengatur mengenai laporan pajak-pajak pribadi
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
kabupaten sidoarjo
. Pengaturan meliputi antara lain: kewajiban melaporkan pajak -pajak pribadi PNS, ruang lingkup, waktu penyampaian, penelitian dan pengesahan, serah terima
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016
PERBUP Kab. Maluku Tenggara Barat No. 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.185, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 32 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna
pemungutan Pajak Daerah, maka diperlakukan petunjuk pelaksanaan
yang jelas dalam operasionalnya sehingga pendapatan daerah dari
sektor pajak meningkat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomo4 19
Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tenggaran Barat Nomor 14 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tata cara
pendaftaran dan pendataan wajib pajak; tata cara penggunaan nota
pesanan atau bon pejualan dan tiket masuk; tata cara pemungutan pajak
daerah; pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah; Masa
Pajak yakni satu bulan penuh (kecuali pajak reklame); penetapan pajak;
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran; tata cara
penagihan pajak; pemberhentian sementara usaha; tata cara
pengurangan keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan,
pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan Banding; pengembalian
kelebihan pembayaran; ketentuan pidana dan bentuk formulir perpajakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
Lampiran: 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Pemeriksaan
Bab III Ruang Lingkup dan Bentuk Pemeriksaan
Bab IV Norma dan Tata Cara Pemeriksaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2016.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, Dan Ganda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum;Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;Peraturan Derah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16
Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tata Cara Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Ketentuan Permohonan
3.Pemberian Pembetulan, Mutasi, Tidak Di Ketahui, Dan Ganda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri B Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tuban Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perhutanan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dalam penjelasan ayat (3) huruf a disebutkan bahwa Bagian Daerah yang berasal dari Biaya Pemungutan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, sehingga Biaya Pemungutan tidak diperkenankan lagi dipergunakan sebagai insentif;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a1 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Toban Nornor 03 Tahun 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri B Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2016
hadiah-penghargaan-desa-kelurahan-kecamatan-pajak bumi dan bangunan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hadiah dan Penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalarn upaya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dalarn pelaksanaan pemungutannya, perlu memberikan hadiah dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan, dan Kecarnatan yang dapat menunjukan prestasi atau keberhasilan dalarn mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; bahwa pemberian hadiah dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan, dan Kecarnatan yang dapat menunjukan prestasi atau keberhasilan dalarn mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai makna yang sangat penting dalarn memotivasi aparatur desa, kelurahan, dan kecarnatan untuk
melakukan penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling larnbat sampai dengan tanggal jatuh tempo; bahwa sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk tertib administrasi dalarn
pelaksanaan pemberian hadiah dan penghargaan kepada desa, kelurahan dan kecarnatan yang dapat menunjukan prestasi atau keberhasilan dalarn mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat sarnpai dengan tanggal jatuh tempo, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Hadiah dan Penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecarnatan yang berprestasi dalarn pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hadiah dan Penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecarnatan yang Berprestasi dalarn Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pedoman pemberian hadiah dan penghargaan kepada desa, kelurahan dan kecamatan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdiri dari ketentuan umum, pemberian hadiah dan penghargaan, bentuk hadiah dan penghargaan, syarat-syarat memperoleh hadiah dan penghargaan, pemberian hadiah dan penghargaan serta pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 15 Tahun 2016
TATA CARA PEMUNGUTAN - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang efektifitas dan
optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU no 47 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 7 tahun 2000; UU no 14 tahun 2002; UU no 28 tahun 2009; UU no 12 tahun 2011; UU no 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 9 tahun 2015; PP no 58 tahun 2005; PP no 69 tahun 2010; PP no 91 tahun 2010; Permendagri no 13 tahun 2006; Perda Kutim No 6 tahun 2013; Perda Kutim no 2 tahun 2011; Perbup Kutim no 44 tahun 2013
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur diubah
-
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2016
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU - PEDOMAN PENGELOLAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.07/2016
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan
Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti; bahwa dengan digantinya Peraturan Bupati Kudus
Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada
huruf a, diharapkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Kudus dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi
masyarakat di Kabupaten Kudus; bahwa dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana
dimaksud pada huruf b, dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi masyarakat Kabupaten Kudus semakin
meningkat; bahwa penggantian Peraturan Bupati Kudus Nomor 32
Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a,
menjadi kewenangan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, rancangan dna pelaksanaan program kegiatan, pelaporan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pemeriksaan atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 dicabut.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
