Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.911 peraturan dalam 0,039 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 104 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 104 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 104 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman Dana Desa

Download file:

PERBUB_104_TAHUN_2022.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman - Dana Desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 104

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya dinamika dalam penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2022; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2022.
Ketentuan Pasal 17 huruf g dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2022 dihapus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2022.pdf

Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2022/No.103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan Ternak Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya ketentuan lanjutan dari pedoman pengelolaan ternak sapi milik daerah; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah, maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut terkait Pengelolaan Ternak Daerah dengan sistem bergulir; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah, Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Distribusi; Redistribusi; Mekanisme Penjualan Ternak; Penggantian Penjualan Ternak; Proses Pelunasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 103 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 103 2022.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 103 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download file:

2022pb3328103.pdf

program kampung ora kumuh

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2022/NO.103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh

ABSTRAK:

bahwa infrastruktur dan pelayanan dasar yang baik di bidang permukiman dapat mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Urnurn dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Lokasi dan Alokasi Bab IV Pelaksana Bab V Tata Cara Penyaluran Bab VI Tata Cara Pelaksanaan Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab VII Monitoring dan Evaluasi Bab VIII Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 103 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Nomor 103 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2022/NO.103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yoyakarta Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 29 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 102 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Cilacap No. 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Download file:

Perbup Clcp 102_2022.pdf

pakaian dinas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2022/NO.102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan penggunaan pakaian dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 12, perubahan Lampiran I.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 112 Tahun 2021 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 102 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.102 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O22 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O22 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2OO5-2O25 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba]'tan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nonor 4,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14251; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O terrtang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tenta ng Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); {Beita 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6O/PMK.O2|2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 {Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 03); 27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28); 28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9); 29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tenlang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 3). 30. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 81).
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
53 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 102 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M1 TERTINGGI BANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP_NO_102_TAHUN_2022_...EDOMAN__HARGA__S.pdf

standar harga

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD Kab. Sampang Tahun 2022 No. 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M1 TERTINGGI BANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar pembiayaan pembangunan gedung negara sehingga ada keseragaman pelaksanaan perhitungan suatu bangunan, sederhana, efisien dan diharapkan tercipta standar perhitungan berdasarkan pada pasar serta terjaga keakurasiannnya. b. bahwa untuk mewujudkan pembiayaan bangunan gedung Negara yang efektif serta memenuhi persyaratan teknis. c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harga Satuan Per-M2 Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-M1 Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonsesia Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur mengenai Harga Satuan Per m2 Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-m1 Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran perbup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
jumlah 6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 102 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 102 TAHUN 2022.pdf

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 102

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan' Daerah, dipandang perlu meningkatkan kinerja Inspektur Pembantu Khusus Daerah Kabupaten Wakatobi di bidang keinvestigasian; b. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu mengatur pedoman pengelolaan keinvestigasian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 781); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
66 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.