Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/NO.48 LL Kab Kubu Raya : 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda Kab. Kubu Raya No. 13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Etika dan Kebijakan; Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi dan Kewenangan Direksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Barang/Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomoi 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 45/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel, agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, perlu disusun pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banjar
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian kinerja penyedia barang/jasa pemerintah daerah Kota Banjar
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
22 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa Pemerintah Daerah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksankan berdasarkan kepastian hukum, kemnfaatan, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel;
b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah daerah dapat terlaksana dengan optimal dan mampu mendukung persaingan yang sehat, diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Penyedia Barang/jasa;
UU No 9 Th 1956, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, Perpres No 16 Th 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 9 Th 2018, Perda Kota Padang No 6 Th 2016
Sistematika Peraturan ini sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Tugas dan Wewenang
Penilaian Kinerja
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
PERBUP Kab. Sumedang No. 126 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2022
PERWALI Kota Cirebon No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/6/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 351)
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 48, BN 2021/ NO 900; PERATURAN.GO.ID : 3 HLM
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Permendag No. 16/M-DAG/PER/6/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendag dan Permendag No. 31 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kemendag
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; Uu No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; Pp No 56 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 64 Tahun 2020; Perda Kab. Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No, 1 Tahun 2017; Perda Kab Pati No. 6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Harga dan Biaya Tahun 2022. Standar tersebut menjadi acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD). Peraturan Bupati ini berlaku untuk TA 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
567 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PerLKPBJP No. 12 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Etika Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
23 Halaman dan 5 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
