PERBUP Kab. Katingan No. 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Tahun 2024 No. 801
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukarnara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpecil;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan;
4. Susunan Organisasi;
5. Uraian Tugas dan Fungsi;
6. Kelompok Jabatan;
7. Katagori UPT;
8. Perizinan dan Registrasi;
9. Tata Kerja;
10. Kepegawaian;
11. Pendanaan; dan
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
18 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Pantai.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Pantai;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS PANTAI,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;SISTEMATIKA;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGELOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai besar dan penyaluran alokasi dana desa di Kab.Tebo Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati No 92 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian rincian alokasi dana desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tebo No 92 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian rincian alokasi dana desa.
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 tahun 2011 telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014 telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No 38 tahun 2007; Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah No 11 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 telah diubah dengan peraturan pemerintah No 22 Tahun 2015; Peraturan menteri dalam negeri No 49 Ttaahun 2016; Peraturan menteri dalam negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan menteri dalam negeri No 114 Tahun 2014; peraturan menteri dalam negeri No 90 Tahun 2015 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertingggi dan transmigrasi No 1 Tahun 2015; Peraturan menteri keuangan republik indonesia No 130 2023; Peraturan daerah Kab.Tebo No 15 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023;
Perubahan mengenai tata cara pengalokasian dana desa Kabupaten Tebo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil pemilihan umum Tahun 2024
terjadi perubahan partai politik dan perolehan suara
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kuantan
Singingi, maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 10 tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi
perlu dilakukan penyesuaian
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Kuansing No. 4 Tahun 2016, Perda Kab. Kuansing No. 3 Tahun 2024, Perbup. Kuansing No. 10 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut :
1, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 13 (tiga belas) Bab dan 78 (tujuh puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendaftaran Dan Pendataan; Pembayaran Dan Penyetoran; Pelaporan; Penagihan; Keberatan Dan Banding; Gugatan Pajak; Kemudahan Perpajakan Daerah; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai
Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang
Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Nilai
Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang
Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2015 Nomor 63);
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012 Nomor 15);41
c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012 Nomor 17);
d. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012 Nomor 18);
e. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012 Nomor 19);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp XII
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, diperlukan pedoman untuk memahami dan mengendalikan kecurangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
Pengendalian kecurangan dilakukan terhadap risiko kecurangan sebagai berikut:
a. Risiko penyalahgunaan anggaran;
b. Risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa;
c. Risiko manipulasi data dan laporan;
d. Risiko konflik kepentingan; dan
e. Risiko penyalahgunaan wewenang.
Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
Dalam melaksanakan pengendalian kecurangan, Pemerintah Daerah menyusun strategi yang terdiri atas:
a. Pencegahan;
b. Deteksi; dan
c. Respons.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; dan
b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa
Tertentu;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelimpahan Kewenangan, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBJT, Saat Terutang dan WIlayah Pemungutan PBJT, Penggunaan Hasil PBJT untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan, Tata Cara Pemungutan PBJT, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Batang Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Bupati Batang Nomor 93 Tahun 2019, Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2019 dicabut.
57 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2024/NO.33, Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk keselarasan penerapan kebijakan akuntansi sesuai standar akuntansi pemerintahan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis SAP dengan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Properti lnvestasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian , dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3 hlm, Lampiran 9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 33 TAHUN 2024AHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 2);
Pasal 1
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 33 TAHUN 2024AHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
