Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.841 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Di Kabupaten Bombana

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian

Download file:

PERBUP NO 24 TAHUN 2021.pdf

pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Di Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional perlu standar pemulihan ekonomi di Kabupaten Bombana; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebij akan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866; 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan atau mengahadapi ancaman perekomian Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542); 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 9. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19); 10. Peraturan menteri Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Micro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SUMBER DANA BAB V KRITERIA PENYALUR DAN PENERIMA SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT BAB VI BESARAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO BAB VII MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT BAB VIII TAHAPAN PENYALURAN BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X KETENTUAN PENUTUP
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERLINDUNGAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Abstrak

Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2021.pdf

PERLINDUNGAN – PEGAWAI – NON – APARATUR – SIPIL – NEGARA – MELALUI – BADAN – PENYELENGGARA – JAMINAN – SOSIAL – KETENAGAKERJAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK:

Bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, wajib memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakeijaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya; bahwa untuk melaksanakan program jaminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, TATA CARA PENDAFTARAN, BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN, Tata Cara Pendaftaran, Besaran Iuran, Tata Cara Pembayaran Iuran, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Andan Jejama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

271-Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.pdf

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ANDAN JEJAMA PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Andan Jejama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Andan Jejama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
UU No 40 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 13 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 39 Tahun 2012, PP No 63 Tahun 2013, PP No 2 Tahun 2018, Perpres No 15 Tahun 2010, Perpres No 166 Tahun 2014, PerMendagri No 42 Tahun 2010, Permendagri No 19 Tahun 2011, PerMendagri No 32 Tahun 2011, PerMensos No 8 Tahun 2012, Permensos No 28 Tahun 2017, PerMendagri No 86 Tahun 2017, PerMensos No 15 Tahun 2018, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Andan Jejama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Halaman : 14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

BD_24_SPM_BPBD_2021.pdf

standar-pelayanan-sub urusan bencana

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2021/ No. 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP No 21 Tahun 2008; PP No 2 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018; Permendagri No 101 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah meliputi: a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

24. Belanja Bantuan Sosia...abupaten Kebumen.pdf

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2021/No. 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis serta berkelanjutan, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah daerah, desa, dan pihak-pihak lainnya; b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaanya; c. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk, Sumber dan Besaran; Persyaratan Penerima; Tim Belanja Bantuan Sosial P2MKM; Mekanisme, Pengajuan Usulan dan Pencairan; Mekanisme Pelaksanaan, Peetanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial P2MKM; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

APBD Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NO. 24 TAHUN 2021.pdf

PROGRAM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara httrungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Soslal menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketcnagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah; c. bahwa sebagai upaya unttrk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarga dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selafanr, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnaltan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagake{aan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hrrnrf c perlu menetapkan Peratrrran Bupati Konawe Selatan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagr pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratt Kabupaten konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32Ol); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tarrrballan kmbaran Negara republic Indonesia Nomor 42671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286),; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7\2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor 245, Tambahan l*rnbaran Negara Nomor 65731; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a731; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 14l; 15. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLZ tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerale (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2075 tentang JKK dan JKM bagi ASN. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 18. Peraturan Presiden Nomor 1o9 Tahun 2Ol3 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 253); 19. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahrtn 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masy arakat1, 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 2036); 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Ha-ri T\:a bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 1571; 24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2077 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Ke{a Indonesia; 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 5O3); 26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepeserta.an Jaminan Sosia1 Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM BAB VI MEKANISME PENDATAAN BAB VII BESARAN IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN BAB XII PENGAWASAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2019

Download file:

Peraturan_bupati_wonogiri...or_24_tahun_2021.pdf

tata-cara-bantuan-sosial-apbd

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka diperlukan adanya pengaturan tentang bantuan sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata cara pemberian bantuan berupa uang dan/atau ba ang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2019
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP_BIREUEN_NOMOR_24_THN_2021_RTLH.pdf

lampiran_perbup_24_2021.pdf

bantuan-rumah-tidak-layak-huni

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 611

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pelaksanaan program nasional pembangunan sejuta rumah di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni; c. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni sesuai sasaran dan tujuan perlu adanya petunjuk teknis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 19 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup, BAB III tentang Sasaran, BAB IV tentang Pengorganisasian, BAB V tentang Perencanaan, BAB VI tentang Pelaksanaan, BAB VII tentang Pemanfaatan, BAB VIII tentang Pelaporan, BAB IX tentang Sanksi, BAB X tentang Monitoring,Evaluasi dan Pembinaan, BAB X tentang Pengawasan dan Pengendalian, XI tentang Pembiayaan, serta BAB XII tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Bantuan Keuangan Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu No. 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 TAhun 2015 tentang bantuan keuangan partai politik
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu No. 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

Download file:

PERBUP 24 2021.pdf

BANTUAN KEUANGAN - PARTAI POLITIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

ABSTRAK:

Berdasarkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
Dasar hukum dalam peraturan ini :Pasal 18 ayat (6) UUD TAhun 1945 ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 33 Tahun 2004;UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011;UU No 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 7 Tahun 2017;PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 5 Tahun 2009;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020;Permendagri No 77 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai ; Ketentuan umum,Pemberian dan penetapan jumlah bantuan keuangan,Penganggaran dalam APBD,Pengajuan bantuan keuangan ,Verifikasi kelengkapan administrasiPenyaluran bantuan keuangan ,Penggunaan banutan keuangan ,Pelaporan dan pertanggungjawaban pengunaan bantuan keuangan ,Ketentuan lain lain,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
20 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup_24_2021.pdf

bantuan operasional pendidikan kesetaraan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; bahwa agar dalam penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerima Dana Bab III Besaran Alokasi Dana Bab IV Komponen Penggunaan Dana Bab V Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana Bab VI Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT